POSKOTA.CO.ID – Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih, meminta pendidikan di Jawa Barat jadi fokus utama. Bahkan, dia rela memangkas anggaran rumah tangga gubernur.
Selain untuk memberikan tambahan dana pendidikan, hal tersebut dimaksudkan agar anggaran belanja bisa lebih tepat sasaran.
Dedi sendiri baru akan dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 6 Februari 2025. Meski belum dilantik, dia telah memanggil pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) se-Jawa Barat.
Baca Juga: Dukung Penangkapan 3 Ibu Kampanye Hitam, Dedi Mulyadi: Jokowi-Ma'ruf Muslim yang Taat
Melansir postingan di akun Instagramnya pada Jumat 24 Januari 2025, Dedi mengatakan agar anggaran belanja rumah tangga untuk dirinya dipangkas.
"Biaya rumah tangga kurangi, saya tidak punya istri, tidak berumah tangga," kata Dedi dalam akun pribadinya, @dedimulyadi7.
Selain itu, dirinya juga menolak anggaran untuknya disembunyikan dan harus dibuka secara transparan. "Nggak mau saya disembunyi-sembunyikan, gubernur anggarannya berapa," tanyanya.
Kemudian, pejabat daerah di dekatnya memberi jawaban. "Secara spesifik gak muncul, mungkin di sekretariat daerah, saat ini anggaran yang dialokasikan sekitar Rp909 miliar," ujar pejabat itu.
Baca Juga: Dedi Mulyadi: Selesaikan Masalah Pertanian dengan Pendekatan Kearifan Lokal
Pejabat tersebut kemudian merincikan untuk apa saja pos anggaran dari dana yang telah dialokasikan untuk gubernur tersebut.
"Uraiannya, belanja barang jasa, untuk makan minum, perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, ATK dan sebagainya, Pak," jawabnya.
Menanggapi hal tersebut, Dedi langsung meminta agar anggaran itu bisa dipangkas. "Saya nanti mau ngajak ngomong Sekda, untuk dari Rp 909 ini berapa yang bisa dipangkas," tandasnya.
Menurutnya, sebagai gubernur terpilih dirinya harus memberikan contoh kepada para kepala dinas agar bisa ditiru juga oleh masyarakat.
Baca Juga: Aksi Pengemis Ini Dibongkar Dedi Mulyadi
"Harus ngasih contoh, dari gubernurnya dulu dong. Gak bisa saya neken dinas, saya gak ngasih contoh. Berapa yang bisa dipangkas, gubernur, sekda? Bisa gak dari 900 misalnya jadi 450 misalnya” tanyanya.
Tak hanya itu, pada pertemuan yang lebih besar, Dedi Mulyadi meminta agar persoalan infrastuktur dan pendidikan bisa selesai pada 2026 nanti.
Bahkan, dirinya juga mengaku akan memeriksa langsung isi-isi dari anggaran anggaran tersebut, karena Jawa Barat memiliki cita-cita besar.
“Pertama, seluruh kebutuhan infrastuktur jalan harus selesai provinsi dan kabupaten/kota dalam waktu dua tahun. 2025 dan 2026. 2027 kita pikir yang lain," tutur Dedi.
Kemudian, seluruh kebutuhan dasar pendidikan SD, SMP, SMA, harus sudah selesai di 2026. Ia juga meminta agar ruang kelas di seluruh sekolah sudah dilakukan sinkronisasi.
Hal ini harus segera dilakukan antara kepala dinas pendidikan provinsi dengan kabupaten/kota untuk menunjung proses belajar mengajar dengan baik.
"Jadi jangan sampai kayak di Sukabumi Pj Bupatinya melapor ada sekolah pakai tikar, malu. Ada yang gelantungan, ada yang turun ke sungai. Ini harus selesai," tandasnya.
Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak ingin para pejabat menikmati anggaran ratusan miliar, sementara ada siswa yang tak punya ruang kelas.
"Kalau anak-anak kita sekola SD nya tidak punya bangku, tidak punya ruang kelas, sedangkan kita tiap hari berpesta dengan ratusan miliar anggaran, dengan belanja yang tidak tepat," pungkasnya.