POSKOTA.CO.ID - Program Bantuan Sosial (Bansos) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan mengurangi angka kemiskinan.
Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penyaluran bansos.
Salah satu permasalahan krusial yang diungkapkan oleh Gus Ipul adalah kesalahan data penerima, yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran.
Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Mengurai Permasalahan Data dalam Penyaluran Bansos
Gus Ipul memaparkan beberapa masalah krusial dalam penyaluran bansos, antara lain kesalahan data yang menyebabkan orang yang seharusnya tidak menerima (inclusion error) justru terdaftar sebagai penerima, dan sebaliknya, orang yang seharusnya menerima (exclusion error) malah tidak terdata. Ia menjelaskan bahwa:
Inclusion Error
Kondisi di mana seseorang yang tidak memenuhi syarat justru terdata sebagai penerima bansos. Hal ini bisa disebabkan oleh data yang tidak akurat, seperti data ekonomi yang belum diperbarui atau kesalahan administrasi.
Exclusion Error
Kondisi di mana seseorang yang berhak menerima bansos justru tidak terdata. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai keberadaan kelompok masyarakat yang membutuhkan atau data yang belum terintegrasi dengan baik.
Kesalahan data ini tentu berdampak pada efektivitas program bansos. Dana yang seharusnya disalurkan kepada yang berhak, justru diterima oleh pihak yang tidak membutuhkan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan.
Urgensi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSE)
Gus Ipul menekankan urgensi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSE) yang mencakup data yang terus berubah seiring waktu, seperti perubahan status kematian atau perpindahan tempat tinggal.
Data yang dinamis ini penting untuk memastikan ketepatan sasaran bansos. Ia menegaskan bahwa proses validasi dan verifikasi data akan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi potensi kesalahan.
DTSE diharapkan menjadi solusi untuk meminimalisir inclusion dan exclusion error.
Baca Juga: Penuhi Syarat-Syarat Ini untuk Mendapatkan Bansos BPNT 2025
Tiga Langkah Strategis Kemensos dalam Optimalisasi Penyaluran Bansos
Tahap Pra-Penyaluran
Tahap ini meliputi penyesuaian aturan, seperti revisi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terkait pengelolaan DTKS dan pelaksanaan program sembako.
Tahap ini juga mencakup pembentukan satuan tugas penyaluran dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tujuannya adalah memastikan regulasi yang ada mendukung penyaluran bansos yang tepat sasaran dan efisien.
Tahap Penyaluran Bansos: Penyaluran bansos akan dilaksanakan secara serentak dengan pengawasan yang ketat melalui mekanisme pengaduan.
Selain itu, akan ada pendampingan sosial untuk memastikan bantuan disalurkan dengan tepat. Langkah ini penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak.
Tahap Evaluasi dan Pembaruan Data
Tahap ini akan dilakukan secara berkala untuk memastikan data penerima bansos selalu mutakhir dan sesuai dengan kondisi terkini.
Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan perbaikan dalam proses penyaluran.
Gus Ipul berharap bansos tidak hanya memberikan perlindungan sosial sementara, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mandiri dan terlepas dari kemiskinan.
Kesimpulan
Permasalahan data dalam penyaluran bansos merupakan isu krusial yang perlu segera diatasi.
Upaya Kemensos melalui DTSE dan tiga langkah strategis diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program bansos dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Dengan data yang akurat dan proses penyaluran yang transparan, bansos diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.