POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan, anggaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sementara berasal dari kantong pemerintah pusat.
"Anggaran sementara ini dari pusat," kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jakarta, Sarjoko melalui pesan singkat, Kamis, 2 Januari 2024.
Hanya saja, Sarjoko belum bisa membeberkan terkait teknis pelaksanaan MGB di Jakarta, termasuk sasaran sekolah yang akan menjalankan program tersebut.
"Pada prinsipnya pemprov sangat mendukung program MBG yang diperuntukkan bagi siswa diwilayah DKI Jakarta. Namun utk kepastian sasaran sekolah dan waktu pelaksanaannya kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional," ujarnya.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Rp10 ribu per Porsi, Orang Tua di Bekasi Sebut Tak Ideal
Sementara itu, Humas Disdik Jakarta, Handoyo menyampaikan, teknis pelaksanaan program MBG di Jakarta masih digodok Disdik Jakarta.
"Kami masih menggodog terkait program MBG (makan bergizi gratis). Jadi ini yang baru bisa kami sampaikan. Nanti perkembangan selanjutnya akan sampaikan," ungkapnya.
Terpisah, Anggota DPRD Jakarta Fraksi PSI, Kevin Wu menuturkan, Jakarta diperkirakan menerima alokasi anggara sebesar Rp2 triliun dari pemerintah pusat untuk menjalankan program MBG selama setahun.
"Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah menyisihkan anggaran tambahan dari APBD DKI Jakarta 2025 sebesar Rp500 miliar untuk mendukung pelaksanaan program ini, termasuk peningkatan kualitas menu makanan dan pembangunan dapur umum di wilayah padat penduduk," jelasnya.
Baca Juga: Dukung Program Bansos Makan Bergizi Gratis, KUR Mandiri 2025 Dibuka untuk Sektor Pangan
Kevin menyampaikan, pihaknya mendukung penuh program yang digagas Kabinet Merah Putih tersebut.
"Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat SD hingga SMA di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, guna mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia," katanya.
Menurutnya, fraksi PSI mengusulkan pelibatan ahli gizi dalam menu makanan hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait bahan makanan.
"Selain itu juga menyertakan edukasi bagi siswa dan keluarga untuk memperkuat kesadaran tentang pentingnya pola makan sehat," ungkapya.
Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10 Ribu, Pedagang Warteg: Biasanya Porsi Makan Kuli Bangunan
Pemerintah juga didorong transparan soal alokasi anggaran yang ada, termasuk penggunaan sistem digital supaya bisa dipantau masyarakat.
"Kami meminta agar transparansi anggaran dijaga dengan menggunakan sistem digital yang memungkinkan masyarakat memantau langsung pelaksanaan program ini," ucapnya.
.jpg)
