POSKOTA.CO.ID - Pedagang di kantin sekolah tidak setuju adanya wacana penerapan retribusi yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Salah satu pedagang di kantin SMP Negeri 191 Jakarta Barat, Aan (53) mengatakan, wacana retribusi tersebut justru dinilai memberatkan dirinya.
"Berat, gak bisa. Lah ini aja kita udah bayar per bulan, Rp850.000 per bulan. Kalau pajak gitu berat, pendapatannya aja berapa? Pendapatan istilahnya gak sesuai lah," kata Aan saat ditemui Poskota, Jumat, 22 November 2024.
Apalagi sekarang ini daya beli masyarakat juga tengah menurun. Ditambah harga kebutuhan pokok yang masih melambung tinggi menjadi dasar Aan keberatan dengan wacana tersebut.
"Dulu kan pasar murah sembako murah, kalau sekarang kan sembako naiknya bukan main. Anak-anak tau sendiri naikin seribu gak ada yang beli. Es buah aja saya naikin jadi Rp5 ribu berat," katanya.
"Kayak buah, dulu belanja di pasar sekilo dapat Rp5 ribu, sekarang Rp12.000-Rp15.000. Jualnya ke anak-anak paling pol itu ya Rp4.000-Rp5.000," sambung Aan.
Apalagi, Aan mengakui semenjak adanya program makan bergizi gratis, pendapatannya di kantin menurun.
Apalagi jika nantinya program makan bergizi gratis sudah mulai berjalan konsisten, Aan berujar dirinya akan semakin sulit mendapat pemasukan.
"Wah tambah berat lagi, tadi aja kan ada makan bersama, ini aja gorengan makanan istilahnya jualannya gak dapat apa-apa, ya dapat tapi gak sesuai lah kayak yang biasa. Tiap sebulan sekali kan dapat makan anak-anak itu," tuturnya.
Kondisi ini membuat Aan bingung, apalagi jika dirinya harus menaikkan harga dagangannya yang disebut bakal memberatkan siswa-siswi di sekolah.
"Ini aja saya jual gorengan masih Rp1.000, ada yang Rp2.000 tergantung jenisnya. Di kantin sekolah lain gorengan udah Rp2.000, coba aja cek kalau gak percaya," tukasnya.
Potensi Jadi PAD Jakarta
DPRD DKI Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno.
Wacana itu keluar setelah pihaknya mengetahui keberadaan kantin di sebuah sekolah yang menerapkan tarif sewa lapak sekitar Rp5 juta per bulan.
“Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp5 juta, berarti sudah Rp70 juta di satu sekolah,” ujar Sutikno di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mendata seluruh kantin yang terdapat di dalam sekolah.
Menurut dia, untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi membutuhkan kejelian SKPD.
“Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” ucapnya.
Untuk itu, Sutikno berharap, Disdik mengkaji dan usulan sebagai bahan membuat payung hukum mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.