POSKOTA.CO.ID - Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) masih menunggu kepastian pencairan saldo dana bansos yang sebelumnya dilakukan melalui PT Pos.
Sejak pencairan alokasi Juli-Agustus 2024, proses penyaluran diubah melalui kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang diterbitkan oleh bank himbara.
Namun, hingga saat ini, masih banyak KPM yang belum menerima bantuan, bahkan belum mendapatkan surat undangan untuk pengambilan kartu KKS.
Kondisi ini membuat para penerima bansos cemas mengenai kepastian pencairan dana.
Status Pencairan Bansos Peralihan PT Pos
Dilansir dari akun YouTube Pendamping Sosial, data KPM yang masuk data pembayaran dipastikan akan menerima bansos BPNT maupun PKH-nya.
"Pada saat kami mengecek di SIKS-NG di sana keterangan datanya masih aktif, selagi KPM itu masih masuk ke data bayar," ucap pemilik akun di video yang diunggah pada 14 November 2024.
Namun, status dalam sistem saat ini masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol).
Bagi KPM yang melakukan pengecekan melalui situs atau aplikasi Cek Bansos dan menemukan namanya tercantum sebagai penerima bansos Juli-Agustus tapi belum terima dana, masih ada peluang untuk menerima pencairan bansos.
Meski demikian, hingga berita ini ditulis, jadwal pencairan dana bansos tersebut belum diumumkan secara resmi.
Diketahui, KPM peralihan PT Pos yang belum terima dana yaitu sekitar 85%. Sedangkan KPM yang sudah menerima saldo dana bansos yaitu daerah Aceh, dan beberapa daerah kecil di Indonesia.
Cara Memastikan Status Penerimaan Bansos
Untuk memastikan status penerimaan bansos PT Pos, KPM dapat melakukan langkah berikut:
1. Situs Cek Bansos: Kunjungi laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data sesuai KTP.
2. Aplikasi Cek Bansos: Instal dan daftar di aplikasi cek bansos Kemensos dengan memasukkan data lalu pergi ke menu cek bansos untuk melihat status dan detail pencairan.
2. Konfirmasi ke Pendamping Sosial: Hubungi pendamping sosial atau perangkat desa di wilayah masing-masing untuk menanyakan terkait status penerimaan bansos peralihan PT Pos (apakah masuk ke dalam data bayar).
3. Pantau Undangan dari Bank Himbara: Perhatikan surat undangan untuk pengambilan kartu KKS, yang biasanya diberikan melalui perangkat desa atau kelurahan.
Meski banyak KPM yang masih menunggu, pemerintah memastikan data penerima yang tercatat dalam sistem terpadu tetap memiliki peluang untuk mendapatkan haknya.
Disclaimer: Detail informasi masih akan terus berubah sesuai kebijakan pemerintah, tetap ikuti perkembangannya agar tidak tertinggal informasi.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.