POSKOTA.CO.ID - Mohon maaf! NIK eKTP dan KK ini tidak bisa menerima saldo dana bansos total Rp3.000.000 per tahun dari Program Keluarga Harapan (PKH). Cari tahu alasannya di sini.
PKH adalah salah satu program bansos dari pemerintah lewat Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang bertujuan untuk menurunkan kemiskinan pada masyarakat yang kurang mampu.
NIK eKTP dan KK yang berhasil lolos verifikasi dan validasi data akan menerima saldo dana bansosnya sesuai dengan kategori dari PKH.
Misal kategori ibu hamil dan balita mendapatkan Rp750.000 per tahap dan total per tahunnya sebesar Rp3.000.000.
Ada juga golongan lansia dan disabilitas yang per tahapnya senilai Rp600.000 sehingga per tahunnya akan mendapatkan Rp2.400.000.
Penyaluran PKH sekarang terpusat di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari bank himbara, terdiri dari BNI, BRI, BSI (khusus wilayah Aceh dan sekitarnya), BTN, dan Bank Mandiri.
Pencairan lewat PT Pos Indonesia kemungkinan hanya berlaku bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau oleh bank penyalur.
Kini KPM yang terpilih akan menerima pendistribusian KKS dan segera mendapatkan saldo dana bansosnya. Lalu bagaimana dengan NIK eKTP dan KK yang tidak terpilih ini? Berikut ini alasannya.
Alasan Tidak Bisa Terima Dana Bansos PKH
1. Sudah Mapan
Bansos tidak bisa diberikan apabila KPM sudah mapan atau ada anggota di dalam Kartu Keluarga (KK) sudah memiliki pekerjaan/berwirausaha.
2. Mendapat Gaji di Atas UMP
Bagi KPM yang sudah dapat gaji di atas Upah Minimum Provinsi (UMP), maka tidak bisa menerima bantuan dari pemerintah.
3. Bekerja sebagai ASN/TNI/Polri
NIK eKTP dan KK yang bekerja atau anggota keluarganya sebagai AS/TNI/Polri, tidak bisa dapat bansos. Hal ini juga berlaku bagi yang pensiun.
4. Pindah ke Luar Kota
Apabila saat evaluasi ditemukan KPM sudah berpindah ke luar kota, maka bantuan PKH akan hangus.
Sebagai informasi, menurut data dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, jumlah KPM PKH terus meningkat dari 2.79 juta pada 2014, menjadi 10 juta di 2018.
Dengan begitu, anggaran PKH menjadi meningkat secara drastis. Tadinya Rp5.6 triliun pada 2014 menjadi Rp34.4 triliun di 2019.
Demikian mengenai alasan NIK eKTP dan KK yang tidak bisa menerima saldo dana bansos PKH total Rp3.000.000 per tahun. Semoga membantu.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.