JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Nomor induk kependudukan (NIK) serta kartu tanda penduduk (KTP) yang tidak memenuhi lima syarat dari Kementerian Sosial (Kemensos) kemungkinan akan dicoret dari daftar penerima bansos PKH.
Bantuan yang reguler dibagikan oleh Kemensos ini tengah dalam masa pencairan untuk periode Juli - Agustus 2024.
Dalam kabar terbarunya, pencairan bansos kemensos akan terus disalurkan hingga akhir Agustus 2024 nanti.
Kemudian NIK KTP yang masuk dalam daftar penerima periode Juli - Agustus 2024 bisa mengambil saldo dana bansos sebesar Rp2.400.000 di rekening kartu keluarga sejahtera (KKS).
Total saldo Rp2.400.000 tersebut merupakan hitungan penyaluran dalam kurun waktu satu tahun untuk komponen kategori penyandang disabilitas atau lansia.
Dalam penyalurannya, komponen kategori penyandang disabilitas atau lansia akan mendapat Rp600.000 per tahapnya.
KPM Bisa Dicoret dari Daftar Penerima Bansos PKH
Ada hal penting yang harus diketahui oleh keluarga penerima manfaat (KPM), pasalnya status penerima bansos PKH bisa dihapus apabila KPM tidak memenuhi lima syarat yang telah ditentukan oleh Kemensos.
Mengutip dari kanal YouTube Naura Vlog, bansos PKH ini merupakan bantuan bersyarat yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemensos.
Apabila KPM sudah tidak memenuhi syarat, maka statusnya akan dicoret dari penerima bantuan serta dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kemensos juga menetapkan lima syarat yang bisa menyebabkan KPM dicoret statusnya dari daftar penerima manfaat, yaitu:
-
Tidak Memiliki Komponen Penerima
Syarat pertama penerima bansos PKH ialah memiliki komponen yang terdiri dari ibu hamil, lansia, balita, penyandang disabilitas hingga anak usia SD sampai SMA.
Jika KPM sudah tidak memiliki komponen penerima dalam data kartu keluarga (KK), maka status penerima akan segera dihapus.
-
Ekonomi Meningkat
Tujuan dari pembagian bansos ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang masuk dalam kategori prasejahtera.
Apabila KPM seiring berjalan waktu, telah memiliki kemampuan ekonomi yang baik, Kemensos akan mencoret dari daftar penerima manfaat.
-
Menyalahi Komitmen Aturan PKH
Jika KPM tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Kemensos, maka bantuannya akan dicabut.
Komitmen yang dimaksud ialah tidak menyekolahkan anak, tidak mengumpulkan data administrasi, tidak menjaga kesehatan ibu hamil, anak balita dan lain sebagainya.
-
Sudah Memiliki Penghasilan Diatas Ketentuan
Hal ini merupakan yang sering terjadi, dimana KPM yang sudah tidak layak mendapat bantuan menyembunyikan atau berpura-pura menjadi keluarga prasejahtera.
Oleh karena itu, Kemensos menerapkan verifikasi berlapis dan pemutakhiran data setiap bulannya.
-
Tidak Melaporkan Perubahan Komponen
Hal ini juga penting, sebab penyaluran bansos PKH ditentukan oleh komponen kategori. Jika KPM tidak memberikan data terbaru terkait perubahan penerima manfaat.
Jika KPM tidak merubah serta tidak melampirkan bukti perubahan komponen penerima, sistem DTKS secara otomatis akan mencoret status penerima manfaat.
Demikian informasi penting yang harus diketahui oleh KPM, agar tetap bisa mendapat bantuan sosial dari pemerintah.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.jpg)
