JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ribuan sopir Jaklingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) menuntut agar jajaran direksi Transjakarta segera diganti.
Jika tuntutan itu tak diindahkan, massa mengancam akan menggelar unjuk rasa (unras) dengan eskalasi massa yang lebih besar.
Ketua FKLB Berman Limbong memberikan waktu selama 14 hari setelah unjuk rasa (unras) yang digelar di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta hari ini, Selasa, 30 Juli 2024.
"Jika 14 hari setelah aksi ini tidak ada jawaban kedua terkait dengan tuntutan kita mengganti seluruh direksi TJ, maka kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dari pada hari ini, berkali-kali lipat," kata Berman kepada wartawan.
Menurut Berman, tuntutan para sopir Jaklingko terkait mekanisme upah yang selama ini sangat memberatkan sopir.
"Karena tuntutan kita jelas karena arogansi direksi Transjakarta terkait dengan harga rupiah per kilometer yang sangat memberatkan investasi kepada masyarakat Jakarta itu harus segera dievaluasi. Dan kepada Pj Gubernur mendengar hal ini dan segera merealisasikan dalam waktu secepat-cepatnya dimulai hari ini 14 hari setelah aksi ini," katanya.
Dalam hal ini, sopir Jaklingko meminta agar gaji atau upah yang mereka terima diterapkan secara permanen, bukan berdasarkan jarak.
Selama ini sopir Jaklingko harus bertarung dengan waktu menguber agar mereka bisa mendapatkan upah, yakni senilai UMP.
"Jangan dibuat per kilometer, capaian KM, agar mereka menjadi pekerja yang dimanusiakan," kata dia.
"Suaranya UMP, betul UMP, tapi harus dapat 100 KM per hari, harus 28 hari kerja. Sekarang coba, siapa yang mampu 28 hari kerja di jalanan," sambung Berman.
Belum lagi, sambung Berman, sopir Jaklingko harus menerima potongan, misalnya saja atas kerusakan kendaraan dan sejenisnya.
"Pemotongan-pemotongan itulah yang membuat penghasilan mereka menurun. Berita Acara (BA) itulah denda, yang membuat penghasilan mereka tidak terpenuhi, jauh dari harapan kita," pungkasnya.
Berman mengatakan untuk mendapatkan upah sesuai UMP, para sopir Jaklingko harus bertarung melawan waktu dan menguras tenaga.
Maka dari itu, kata dia, demo ini digelar untuk meminta agar supaya para sopir Jaklingko ini mendapatkan haknya secara utuh.
"Upah sopir Jaklingko itu harusnya 5.068.000 UMP DKI. Dengan catatan, harus 100km/hari selama 28 hari. Artinya dalam sebulan dia harus mencapai 2.800 KM. Sementara dengan ada dalih apa namanya anggaran itu sering kali kilometer dikurangi jadi otomatis penghasilan berkurang," katanya.
"Ditambah ada denda-denda yang dikenakan sama Transjakarta makin membuat pendapatan Pramudi semakin berkurang," sambung Berman. (Pandi)