JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) buka suara perihal permintaan para sopir Jaklingko yang meminta agar jajaran direksi segera dipecat.
Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, mengatakan tuntutan para sopir Jaklingko yang meminta jajaran direksi TransJakarta dipecat ada di luar konteks.
"Kalau itu sudah di luar konteks nih, kan semua sudah diatur, unjuk rasa diperbolehkan, mengajukan izin tuntutan disebutkan di situ, (tapi) itu (tuntutan mundur) keluar dari ranah dari tuntutan yang disampaikan," kata Welfizon kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.
Menurut Welfizon, tuntutan para sopir Jaklingko terkait penerapan upah per kilometer hingga penambaham armada telah ditindaklanjuti.
Hanya saja, ia menegaskan, permintaan para sopir terkait pemecatan jajaran Direksi TransJakarta bukan substansi dasar.
"Kita sudah bicarakan kemarin. Kita akan duduk bareng untuk bisa mencari solusinya. Tapi terkait dengan yang di luar konteks tentunya bukan domain kita ya untuk merespons itu," ucapnya.
Pihak TransJakarta juga menepis tudingan adanya monopoli operasi mikrotrans dan memprioritaskan Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Welfizon menekankan, semua operator mikrotrans diberi kesempatan yang sama dan tidak ada yang diprioritaskan.
"Semuanya kita berikan kesempatan yang sama, tinggal mereka mengajukan diri. Jadi tidak ada monopoli. Dari presentase-presentase semua operator itu kita lihat tidak ada yang mau monopoli," tegasnya.
Welfizon menambahkan, Transjakarta dalam penerapannya menggunakan Public Service Obligation (PSO) atau pelayanan terhadap masyarakat.
"Kemudian kemarin kami sampaikan, kami menerapkan Merit System, tentunya kompetisi yang sehat antaroperator meliputi aspek kualitas layanan, harga, ketepatan waktu," jelasnya.
TransJakarta, terang Welfizon, juga terus mendorong layanan yang semakin baik kepada masyarakat. "Komplain soal Pramudi atau segala macam itu terus kita monitor dan tindak," tambah Welfizon.
.png)
.jpg)
