Selamat! NIK E-KTP dan Nomor HP Anda Menerima Saldo Dana Rp3,5 Juta dan Insentif Rp700 Ribu dari Pemerintah via Prakerja, Cek Selengkapnya 

- Pindai wajah Anda melalui pemindaian sambil berkedip sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
- Hindari penggunaan aksesoris pada wajah dan pastikan pencahayaan cukup agar foto jelas.

7. Jawab Pertanyaan Pendaftaran

- Jawab pertanyaan mengenai alasan Anda mengikuti Program Kartu Prakerja dan minat pelatihan Anda dengan jujur.

8. Verifikasi Nomor Handphone

- Masukkan kode OTP yang dikirim ke handphone Anda dan klik "Kirim OTP".
- Apabila terjadi kesalahan saat memasukkan OTP lebih dari 3 kali, Anda harus menunggu 24 jam untuk mengulangi langkah ini.

9. Isi Pernyataan Pendaftar

- Isi kolom pernyataan sesuai dengan kondisi Anda sebenarnya, kemudian klik "Lanjut".

10. Ikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD)

- Kerjakan dan ikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD) atau Soal Kemampuan Belajar (SKB) hingga selesai, lalu klik "Lanjut".

11. Pilih Gelombang

- Pilih gelombang sesuai dengan alamat KTP Anda di dashboard, kemudian klik "Gabung Gelombang".
- Konfirmasikan pilihan gelombang Anda dan klik "Gabung".
- Setujui Persetujuan Prakerja untuk melanjutkan.

Pemerintah segera membuka Kartu Prakerja Gelombang 70 di Semester II Tahun 2024 ini. Siapkan segala dokumen yang dipersyaratkan untuk dapat ikut berpartisipasi di program tersebut.

Saldo Beasiswa Pelatihan

Setelah dinyatakan lolos, Anda akan menerima saldo beasiswa pelatihan sebesar Rp3,5 juta di dashboard akun Prakerja. 

Saldo ini hanya bisa digunakan untuk membeli pelatihan yang sesuai dengan minat, bakat, latar belakang, atau karier Anda.

Insentif Setelah Pelatihan

Usai menyelesaikan pelatihan insentif sebesar Rp600.000 berhak Anda dapatkan. Insentif ini bisa dicairkan ke dompet elektronik atau rekening bank Anda. 

Anda juga bisa mendapatkan insentif tambahan sebesar Rp100.000 dengan mengisi dua survei pasca pelatihan, sehingga total insentif yang dapat dicairkan adalah Rp700.000.

Terbuka untuk Umum

Program Kartu Prakerja terbuka untuk semua warga negara Indonesia berusia 18 hingga 64 tahun, kecuali yang berstatus sebagai ASN, pejabat negara, anggota DPRD, TNI/POLRI, perangkat desa dan kepala desa, serta komisaris, direksi dan dewan pengawas di BUMN atau BUMD.