JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mencurigai empat nama pejabat negara yang diduga membantu pemerintah dalam melakukan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Refly saat berorasi dalam unjuk rasa di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Senin, 18 Maret 2024.
Awalnya, Refly mengatakan bahwa dirinya mendapat bocoran ada empat nama yang disebut sudah dititipkan oleh Presiden RI, Joko Widodo untuk tetap berkuasa di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Bahkan Presiden Jokowi, konon kabarnya sudah menitipkan empat nama untuk masuk ke kabinet 02 (Prabowo-Gibran). Mereka-mereka ini, jangan-jangan membantu dalam kecurangan (Pemilu)," kata Refly.
Nama titipan pertama Jokowi untuk Prabowo yang diungkap Refly, yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Karena itu, ia menyebut aksi mereka yang rutin menggeruduk KPU RI untuk menyuarakan indikasi kecurangan Pemilu sebenarnya tidak terlalu berdampak besar.
"Karena kita hanyalah demo di depan boneka kecurangan," ucapnya.
Dalam orasi tersebut, Refly juga menyinggung soal KPU maupun Bawaslu yang sebenarnya tidak terlalu penting soal temuan indikasi kecurangan pemilu. Pasalnya, kata dia, semua ada pada kendali presiden.
"Tidak penting sebenarnya KPU, tidak penting Hasyim Asy'ari dan semua anggota KPU karena yang paling penting kita lengserkan adalah Joko Widodo," tukasnya.
Di sisi lain, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Patung Kuda, Monas, Jakpus pada Senin, 18 Maret 2024.
Mahasiswa asal Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Islam Bandung (Unisba) datang ke Jakarta sejak pagi tadi. Mereka kemudian memulai aksi di kawasan Patung Kuda sejak sore.
Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa menuntut Jokowi diadili atas kegagalan menjaga demokrasi stabilitas harga bahan pokok.
Ketua BEM Unpad, Fawwaz Ihza Mahendra mengatakan seruan aksi yang digelar yakni 'Sidang Rakyat Bersama Jokowi Beserta Kabinetnya'.
Ia dan teman-teman mahasiswa menilai di akhir periode jabatan, Presiden Joko Widodo demokrasi dan kesejahteraan masyarakat justru memburuk.
"Yang pasti kami datang ke sini itu dikarenakan para guru di beberapa kampus di Jawa Barat, guru besar tentunya itu telah menyuarakan, telah menyatakan bahwa negara ini sedang tidak dalam baik-baik saja," katanya di lokasi.
"Demokrasi direduksi, konstitusi kita dilanggar dan bapak Presiden nampaknya tidak peduli dengan rakyat dengan tidak memitigasi mengenai momen harga bahan pokok," sambungnya.
Bentuk ketidakpedulian pemerintah, kata Fawwaz, yakni terkait masih banyaknya masyarakatbm yang kelaparan.
Dia dan teman-teman mahasiswa di Bandung menilai jika Presiden telah memanfaatkan bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik.
"Kami melihat masyarakat di sekitar kampus kami itu telah menjerit kesakitan karena perutnya lapar tidak bisa makan, pun dari pemerintah itu hanya ada kebijakan bansos ketika mendekati kemarin pemilu sekarang tidak ada bantuan lagi," ucapnya.
"Ini, kan, berarti apakah itu semua hanya kepentingan semata? Itu jadi pertanyaan kami," tambah Fawwaz.
Maka dari itu, lanjut Fazzaw, ia dan teman-teman mahasiswa di Bandung sengaja datang ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi dan kegelisahan. (Pandi Ramedhan)