Denny JA: Evaluator Kecurangan Pemilu Sebaiknya Akademisi, Jangan Politisi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Bukan hanya Pilpres 2024 yang perlu dievaluasi, tapi juga Pileg. Evaluatornya jangan politisi, partai politik, atau DPR, yang bias karena kepentingan politiknya. Tapi peneliti, akademisi yang kredibel di kampus dan lembaga riset.

Hasil kajian akademis atas kecurangan yang terjadi dijadikan bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Presiden.

Demikian dinyatakan Denny JA dalam diskusi di Creator Club, yang cuplikannya dimuat di akun medsosnya, Rabu, 6 Maret 2024.

Denny JA menyatakan pandangannya berkaitan dengan hak angket kecurangan pemilu yang sedang marak.

Denny, selaku peneliti dan baru saja menerima The Legend Award karena telah ikut memenangkan lima kali capres berturut-turut, mempunyai data opini publik soal kecurangan pemilu.

Menurutnya, begitu hebohnya isu Pemilu curang itu bergema di berbagai tempat di tanah air. Survei LSI pada Februari 2024 merekam opini publik. Sebesar 31,4 persen publik percaya Pemilu ini curang. Namun ada sekitar 60,5 persen yang mengatakan Pemilu ini tidak curang.

"Masih jauh lebih banyak yang merasa pemilu 2024  tidak curang. Perbandingannya, dari tiga warga, dua menyatakan pemilu tidak curang, satu menyatakan pemilu curang," katanya.

Tapi yang penting juga dipahami, meluasnya isu Pemilu curang tak hanya terjadi di negara yang sedang dalam tahap “Transisi ke Demokrasi” seperti Indonesia. Isu pemilu curang juga terjadi dalam opini publik di negara yang demokrasinya sudah terkondolidasi seperti di Amerika Serikat.

Donald Trump ketika ia kalah dalam Pilpres 2020, keras sekali ia meyakinkan publik: “Saya menang. Tapi Joe Biden telah mencuri pemilu. Saya dikalahkan oleh pemilu yang curang.”

Trump mengatakan itu  berulang-ulang. Akhirnya dalam survei di Amerika Serikat, bahkan tiga tahun setelah Pemilu, sepertiga penduduk Amerika Serikat juga meyakini pemilu berlangsung dengan curang.