ADVERTISEMENT

Sidang Paripurna DPR: PKS Minta Hak Angket Pemilu 2024

Selasa, 5 Maret 2024 12:41 WIB

Share
Suasana sidang paripurna DPR. Fraksi PKS ajukan penggunaan hak angket. (Foto: Poskota/Rizal)
Suasana sidang paripurna DPR. Fraksi PKS ajukan penggunaan hak angket. (Foto: Poskota/Rizal)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, para peserta Pemilu 2024 dituntut untuk memiliki etika politik agar selalu siap kalah dan siap menang.

Dasco menyampaikannya saat membacakan pidato Ketua DPR pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2024).

Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir dalam rapat paripurna hari ini, sehingga pidatonya dibacakan Dasco selaku pimpinan rapat.

Mulanya, Dasco berharap para anggota DPR yang hadir kembali terpilih dalam Pemilu 2024.

"Semoga Bapak/Ibu anggota yang terhormat, dapat kembali terpilih, untuk mewakili rakyat menjalankan kedaulatannya. Dan tetaplah menjalankan komitmennya untuk membangun bangsa dan negara melalui peran dan tanggung jawab di berbagai bidang yang lain, jika ada yang belum berhasil terpilih," ujar Dasco.

"Setiap tahapan Pemilu 2024, membutuhkan komitmen semua pihak, penyelenggara pemilu, pemerintah dan partai politik, untuk menjalankan pemilu sesuai amanat konstitusi yaitu pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," tuturnya.

Sementara, Aus Hidayat Nur dari fraksi PKS menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR menggunakan Hak Angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

"Pertama, perlu diingat bahwa Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung umum bebas rahasia jujur, dan adil," katanya.

Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, perlu direspon secara bijak dan proporsional. 

"Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD dan UU bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan," tutupbya. (Rizal)

ADVERTISEMENT

Reporter: Rizal Siregar
Editor: Firman Wijaksana
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT