POLITIK uang, politik identitas, politik adu domba harus ditinggalkan, jika ingin mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
Ini telah menjadi komitmen bersama semua parpol peserta pemilu, dan paslon capres dan cawapres melalui deklarasi yang dilakukan di kantor KPU, sehari sebelum kampanye dimulai.
“Soal politik identitas, mengapa selalu menjadi bahan perbincangan ya?” tanya Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan Yudi.
“Karena berpolitik dengan menggunakan identitas SARA dinilai dapat mendatangkan perselisihan dan permusuhan. Gilirannya dapat memecah belah bangsa,” jawab Yudi.
“Lah sebagai caleg, kandidat kan perlu menjelaskan identitasnya dalam berpolitik,” tanya Heri.
“Karenanya gunakan dengan identitas dirinya, sebagai caleg, kader parpol untuk meraih simpati, bukan menjelekkan identitas orang lain, apalagi yang sensitif,” tambah Yudi.
“Politik identitas dan identitas politik itu adalah dua hal yang berbeda. Karena berbeda, maka keduanya jangan dicampur-adukan,” urai mas Bro.
“Maksudnya gimana Bro?,” tanya Heri lagi.
“Politik identitas itu, mengatakan identitasnya yang paling unggul, baik dan benar, lainnya salah dan harus dimusuhi, dijatuhkan. Itu kata para ahli, bukan kata saya,” jelas mas Bro.
“Lantas yang dimaksud identitas politik, apa?,” tanya Heri.
“Identitas politik itu dalam menentukan pilihan politiknya. Misalnya, saya akan mendukung dan memilih calon A dalam pilpres mendatang, itu identitas politik saya. Bisa jadi identitas politik kalian berbeda,” urai mas Bro.
“Jadi yang dilarang itu politik identitas, kalau identitas politik tidak bisa dilarang karena fakta adanya, Bahwa masing-masing beda pilihan politik, ya memang begitu adanya,” ujar Yudi.
“Oke paham, namanya saja sudah beda, yang satu politik identitas, satunya identitas politik. Beda kata, beda makna,” ujar Heri.
“Jelang pilpres dan pileg, tentu kita masing-masing punya pilihan. Bisa sama, bisa juga beda. Perbedaan pilihan inilah yang tidak boleh dipertentangkan,” kata mas Bro.
“Sama seperti kita masing-masing punya identitas diri, KTP. Nama masing-masing beda, jangan kemudian perbedaan nama itu dipersoalkan," pungkas Yudi. (joko lestari)