JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara terkait rencana perubahan status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Hal ini diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalan laman instagram miliknya menyusul pindahnya Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Paser, Kalimantan Timur.
Heru mengatakan, wacana DKI menjadi DKJ tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat, hingga menjadi Undang-undang yang sebelumnya masih Rancangan Undang-undang.
"Ya belum, masih dibahas di RUU. Masih panjang pembahasannya," kata Heru Budi, Jumat, (15/9).
Heru yang juga menjabat sebagai Sekretariat Presiden ini pun belum mau berkomentar perihal poin-poin yang nantinya ada di dalam UU Ibu Kota Negara. Sebab, RUU itu masih perlu dibahas oleh pemerintah. "Iya intinya masih dibahas," tuturnya.
Sebelumnya, nama Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Wacana tersebut ditetapkan setelah rapat internal kabinet membahas mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta, yang digelar oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono.
Sri Mulyani menerangkan, Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2022 Ibu Kota Negara mengamanatkan perlunya mengganti UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Pemindahan Ibu Kota Negara. Berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula 'Daerah Khusus Ibukota' diarahkan menjadi 'Daerah Khusus Jakarta' (DKJ)," tulis Instagram resmi Menkeu Sri Mulyani, yang dikutip Jumat 15 September 2023.
"RUU DKJ mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia," lanjutnya.