Pemprov DKI Diminta Harus Sanksi Tegas Perusahaan Pemiliik Kabel Menjuntai di Ibu Kota

Jumat 04 Agu 2023, 05:37 WIB
Kabel menjuntai di jalanan ibu kota Jakarta. Foto: Poskota.

Kabel menjuntai di jalanan ibu kota Jakarta. Foto: Poskota.

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan pemanggilan terhadap perusahaan penyedia menara BTS, Bali Towerindo, selaku pemilik kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. 

Akibat kabel tersebut, seorang mahasiswa bernama Sultan Rif'at Alfatih (20 tahun), mengalami patah tulang tenggorokan akibat kabel menjuntai yang menjerat lehernya pada 5 Januari 2023 lalu.

Menanggapi pemanggilan Bali Towerindo, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar bisa bersikap dan memberikan sanksi yang tegas kepada Bali Towerindo.

"Pemprov DKI harus memberikan sanksi yang tegas terhadap Bali Towerindo, karena kelalaiannya menyebabkan warga tidak bersalah menjadi korban," kata Kenneth dalam keterangannya, dikutip Kamis 3 Agustus 2023.

Kenneth menegaskan, perkara kabel yang menjuntai ke jalan murni merupakan kelalaian dari provider karena tidak ada pemeliharaan dan pengawasan, bukan karena ulah manusia.

"Yang penting kabel menjuntai ke jalan itu sudah jelas sebabnya, akibat dari tidak adanya pemeliharaan rutin maupun pengecekan dari provider, sehingga sampai memakan korban," tegas Kenneth.

Selain itu, Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu, meminta kepada Bali Towerindo untuk bertanggungjawab atas korban Sultan Rif'at yang mengalami patah tulang tenggorokan akibat kabel yang menjuntai.

"Pihak vendor harus bertanggungjawab penuh atas kejadian yang menimpa Sultan, dan harus menanggung seluruh biaya pengobatannya. Pihak Pemprov DKI juga harus melakukan pendampingan terhadap kasus tersebut sehingga bisa selesai permasalahan antara vendor dan keluarga korban." 

"Jangan seolah-olah lepas tangan dan dibiarkan begitu saja. Pemprov DKI di sini harus hadir sebagai negara yang melindungi masyarakatnya dan berani bersikap terkait keamanan, keselamatan dan keadilan bagi warganya seperti yang di amanatkan oleh UUD 45 alinea 4," bebernya.

Kennet pun heran, Pemprov DKI bisa tidak mengetahui adanya kasus kabel menjuntai ke jalan hingga sampai memakan korban. Padahal kejadian tersebut sudah tujuh bulan lamanya sejak korban Sultan dirawat.

"Itu kejadian sejak Januari, kok aneh ya Pemprov DKI maupun pihak vendor tidak ada membuat laporan dan tidak mengetahui soal kabel menjuntai ini. Saat naik ke media dan viral baru semua kebakaran jenggot dan baru melakukan pembenahan," ketus Kenneth.

Selain itu, Kennet menambahkan, akibat kabel fiber optik yang menjuntai hingga ke jalan raya ini bisa menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk bisa mempercepat pemindahan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) ke bawah tanah.

"Kasus ini juga harus menjadi tolak ukur dan bisa menjadi momentum yang bagus bagi Pemprov DKI, agar bisa segera mengarahkan kabel yang dipasang di atas dan agar bisa dilakukan percepatan segera kabel tersebut untuk turun ke bawah, hal ini wajib dilakukan agar tidak ada lagi korban jiwa akibat kabel menjuntai ke depannya, apalagi sampai bisa menyebabkan korban meninggal dunia," tuturnya.

Kennet pun mengapresiasi pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi yang meminta pihak provider untuk bertanggung jawab terkait jatuhnya korban.

"Saya sangat mengapresiasi terkait komentar Pj Gubenur yang sangat bijak untuk meminta pihak provider bertanggungjawab. Namun, harus ada kejelasan juga bentuk tanggungjawabnya seperti apa? Jangan semerta merta hanya pencabutan izin dan pembongkaran infrastuktur saja, tidak akan ada efek jeranya" beber Kent.

Kent pun menegaskan dirinya tak ingin pihak provider hanya dikenakan sanksi administrasi seperti yang tertera dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas Pasal 76 Ayat 1 a,b,c sampai Ayat 6.

Berita Terkait
News Update