Komisi II DPR Akan Klarifikas Bagdja dan KPU Soal Wacana Penundaan Pilkada

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mengatakan, tidak ada penundaan Pilkada 2024. Ada wacana dari Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagdja maupun Ketua KPU, maka DPR RI akan minta klarifikasi dari yang bersangkutan.

"Komisi II DPR akan minta klarifikasi ke Rahmat Bagdja dan KPU soal wacana penundaan Pilkada tersebut.  Kami mengakui jika pemilu, pilpres dan pilkada ini berat bagi penyelenggara, karena dilakukan serentak. Karena itu, kami sepakat rekrutmen tenaga pemilu sejak dari TPS, PPK, KPPS sampai KPU dan Bawaslu RI harus sehat dan tidak masuk kategori Lansia," tegas Saan dalam diskusi dialektika demokrasi 'Polemik Penundaan Pilkada 2024' bersama anggota Komisi II Saan Mustopa (F - Nasdem), peneliti utama LIPI Siti Zuhro, dan praktisi media Friederich Batari, di Gedung DPR RI Senayan Jalarta, pada Selasa (25/7/2023).

Politisi NasDem ini menilai,  jika wacana penundaan pilkada itu tidak produktif. 

"Wacana memundurkan atau memajukan pilkada itu tidak produktif. Apalagi DPR dan pemerintah yang berhak membuat UU tidak pernah membicarakan itu. Sebaliknya, kami sudah sepakati sesuai UU Pilkada akan digelar pada 27 November 2024," jelasnya.

Karena itu, Saan minta Bawaslu dan KPU fokus pada tugasnya untuk melaksanakan UU. "Sebagai pelaksana UU harus fokus bagaimana tahapan pemilu, pilpres, pileg dan pilkada itu berlangsung baik, jujur, adil, demokratis dan akuntabel," ungkapnya.

Apalagi kata Saan, beban partai juga berat untuk menyukseskan pemilu, pilpres dan pilkada ini.

"Selain menyiapkan caleg dari pusat hingga daerah, juga menyiapkan calon kepala daerah di 38 provinsi dan 500 an Kabupaten/kota. Kalau KPU dan Bawaslu berwacana justru akan menambah ketidakpastian juga kegaduhan politik. Maka, fokus saja ke pemilu pada 14 Februari," pungakasnya. (rizal)