Presiden Sebut Politik Identitas dan SARA adalah Faktor Kerawanan Pemilu dan Pilkada

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo  menekankan bahwa salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks. 

Untuk itu, Presiden mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal tersebut dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

"Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali," terang Jokowi pada acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu sore (17/12/2022).

Presiden mengatakan politik identitas dan politik SARA bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa.

Selain itu, Presiden juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  harus sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. "Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar," tambahnya.

Karena itu,  Presiden meminta agar Bawaslu memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran.

"Harus dipetakan. Pusat memetakan, provinsi memetakan, Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan," tambahnya.

Presiden meminta agar perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat. "Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting," ujar Presiden.

Presiden meminta agar Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan. Presiden menegaskan bahwa Bawaslu jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu pengaduan.

Presiden mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, termasuk  menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas. (johara)