JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan Yayasan NLR Indonesia melakukan kerja sama kemitraan strategis.
Ini tertuang dengan penandatangan nota kesepahaman antara Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan Yayasan NLR Indonesia agar membuat isu kusta lebih publik.
Direktur Eksekutif Yayasan NLR Indonesia Asken Sinaga menyebutkan kerja sama ini diperlukan agar isu kusta lebih sampai ke pemangku kepentingan, khususnya pengambil keputusan, sehingga kusta menjadi prioritas dalam keputusan, program, dan kebijakan.
“Banyak yang yang membaktikan dirinya untuk penanganan kusta. Baik itu individu, kelompok, organisasi, atau lembaga,” ungkapnya di Jakarta pada Senin (30/1/2023).
Dia memberikan sejumlah contoh. “Misalnya Pendeta Korinus di Ambon, seorang OYPMK, yang berbuat terus untuk menemukan kasus kusta. Kemudian spesialis kulit di Malang, dokter Delia, menulis komik edukasi kusta untuk anak-anak.”
Lanjutnya,”Dokter Hendra di Bandung yang dengan bangga menyebut dirinya seorang leprosiologis, artinya dia punya hati untuk kusta. Ormas OYPMK di daerah. Katamataku di UI yang juga berbuat banyak sekali dari medis dan non medis.”
“Namun karena bekerja masing-masing maka tidak banyak yang tahu. Karena itu NLR berpandangan ini perlu diidentifikasi, dikolaborasikan, difasilitasi, sehingga kerja kita semakin kuat,” tambahnya.
Problem Penanganan
Asken Sinaga menyebutkan sejumlah problem penanganan kusta. Seperti minimnya akses, stigma, dan walau obatnya gratis tetapi orang yang mengalami kusta susah menjangkau layanan kesehatannya.
Komisioner KND Fatimah Asri Mutmainah menyampaikan apresiasinya dalam kegiatan tersebut. Karena Pemerintah memiliki konsern pada isu disabilitas tetapi terkait kusta sedikit terlupakan.
“Program-program strategis yang akan kita lakukan bersama-sama mudah-mudahan benar-benar akan membuat Indonesia nol kusta. Inilah yang harus kita advokasi bersama bahwa kusta adalah juga isu disabilitas,” kata Fatimah.
Kasus Kusta Masih Tinggi
Sementara Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu menyebutkan kusta merupakan penyakit paling tua di dunia namun tergolong penyakit tropis terabaikan.
Meskipun prevalensi secara nasional lebih kecil tetapi Indonesia masih menjadi penyumbang kasus kusta nomor 3 di dunia setelah India dan Brazil.
Pada tahun 2022 menunjukkan masih ada tujuh Provinsi dan 118 Kabupaten/Kota yang belum eliminasi kusta.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 dapat digunakan menjadi acuan untuk daerah guna penanggulangan kusta.
Di samping itu dia menuturkan tantangan penanganan kusta. Seperti di daerah-daerah yang sulit terjangkau, kasus anak dengan kusta, dan disabilitas akibat kusta.
“Kasus anak dengan kusta lumayan masih tinggi. Ada 10, 2 persen. Jadi kalau satu tahun ada 50 kasus maka ada lima kasus anak. Ini tandanya transmisi penularan itu masih terjadi.”
Dalam hal ini diperlukan kerjasama lintas sektor guna melakukan screening pada anak sekolah.
Dia juga prihatin dengan disabilitas akibat kusta. “Kasus tingkat dua untuk kasus baru memang kecil. Tetapi kalau kusta masih ada disabilitas menurut saya masih gagal. Hampir enam persen kita temukan. Padahal zaman sekarang obatnya sudah ada.
Angka disabilitas dinilainya juga terkait dengan diskriminasi dan stigma atas kusta.
Menurutnya, menghapus stigma dan diskriminasi kusta merupakan upaya penting. Seperti dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang wawasan yang tepat dan benar tentang penyakit kusta ini.
Sementara strategi global penanganan kusta sudah bergeser. Dari di bawah 1 per 10.000 akan bergeser menjadi nol kusta, nol disabilitas, dan nol stigma.
“Saya kira kita harus berjuang bersama bergandeng tangan melakukan eliminasi kusta,” pungkasnya. ***
.jpg)
