Dugaan Korupsi Bansos Rp2,85 Triliun di DKI, PSI: Buah Lima Tahun Pengawasan dan Transparansi yang Buruk

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai terjadinya dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,85 triliun merupakan hasil buruknya pengawasan dan transparansi anggaran pada era Gubernur Anies Baswedan. 

Demikian disampaikan juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo dalam keterannnya, Senin (16/1/2023).

Menurut Sigit, pada era pemerintahan Gubernur Anies di 2017-2022, terjadi kemunduran pesat pada pengawasan dan transparansi anggaran di Jakarta. “Yang paling jelas, warga Jakarta tidak bisa melihat lagi draf RAPBD secara daring sebelum dibahas oleh DPRD, padahal sebelumnya bisa,” ujar Sigit.

Buruknya pengawasan di Jakarta pada era Gubernur Anies, masih menurut Sigit, juga tampak pada banyaknya proyek yang dikerjakan asal-asalan. “Misalnya proyek sumur resapan yang jelas sekali dibuat sekedar untuk menyerap anggaran. Sumur banyak dibuat di lokasi yang tidak memerlukan sumur resapan, seperti di tengah jalan atau di samping sungai, tapi dibiarkan oleh Pemprov DKI,” ujar Sigit. “Pengerukan dan pembersihan sungai juga dikerjakan asal-asalan atau bahkan tidak dikerjakan sama sekali sehingga menimbulkan banjir di mana-mana.” 

PSI menilai membusuknya seribu ton beras bansos di gudang milik Perumda Pasar Jaya juga buah buruknya pengawasan di era Gubernur Anies. Dugaan korupsi dana bansos sebesar Rp 2,85 triliun yang menyebabkan beras ini membusuk di dalam gudang mencuat setelah diungkapkan oleh pegiat media sosial, Rudi Valinka, melalui akun twitter @kurawa.

Beras yang membusuk di dalam gudang Perumda Pasar Jaya ini ditengarai dibiayai dengan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang merupakan anggaran terpisah di luar Dinas Sosial dan dikelola langsung oleh Pemprov.

“Kalau Pemprov DKI melakukan pengawasan dengan lebih baik, seribu ton beras itu seharusnya sudah disalurkan pada ratusan ribu warga terdampak pandemi dan tidak membusuk karena dibiarkan sekian lama di dalam gudang,” sesal Sigit.

Karena itu, PSI meminta PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk memperbaiki pengawasan dan mengembalikan transparansi anggaran di Jakarta seperti sebelum era Gubernur Anies. “Ini pekerjaan rumah mendesak yang harus segera dikerjakan oleh Pak Heru,” tegas Sigit. (rizal)