Menteri LHK Sebut Kebijakan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Lahan Sama Pentingnya 

JAKARTA, POSKOTA - Kebijakan sumber daya air sama pentingnya dengan kebijakan sumber daya lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengembangkan perangkat kebijakan yang kuat dalam pengelolaan sumber daya lahan, yang terbaru adalah FOLU Net Sink 2030.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dalam diskusi di Jakarta, kemarin. 

“Yang tak kalah penting,  kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berhasil menurunkan luasan lahan dan hutan yang terbakar seluas 1.396.380 ha atau 87,3 persen sejak tahun 2019,” ungkap Menteri LHK , Siti Nurbaya dalam acara brainstorming (diskusi) dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Lebih lanjut dikemukakan Menteri Siti, kebijakan sumber daya air perlu diperkuat sesuai dengan UN Water Summit on Groundwater 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 7-11 Desember 2022 di Paris yang lalu.

Yakni,  ditegaskan perlunya penerapan integrated water resources management untuk penggunaan dan perlindungan air tanah, mata air dan air permukaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pada pertemuan tersebut Kementerian LHK memperoleh permanent seat di World Water Council yang akan berperan penting dalam penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Bali.  

Untuk memantapkan peran KLHK tersebut, telah dilakukan brainstorming (diskusi) dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyatukan pandangan berdasarkan aspek empiris dan faktual mengenai format tata kelola sumber daya lahan yang bersinergi dengan sumber daya air.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan World Water Forum 2024 mendatang, Indonesia tidak hanya berhasil dalam penyelenggaraan, namun juga memperoleh manfaat yang siginifikan dalam formulasi tata kelola sumberdaya air secara holistik. 

Pada tahap pertama, telah dilakukan diskusi untuk membahas ketersediaan air di ekosistem unik karst serta konsep pengeloalannya yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai atribut bentang alam, baik aspek geologi, stratigrafi, konfigurasi topografi, tanah hingga aspek sosial kelembagaan. 

Nilai Strategis Ekosistem Karst

Di pihak lain, Dekan Fakultas Geografi UGM, Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc dan Prof. Dr. Eko Haryono, M.Si, menyampaikan nilai strategis ekosistem karst selain merupakan kawasan sebagai pemasok dan tandon air untuk keperluan domestik, yang diperkirakan persediaan air sekitar 25 persen penduduk dunia bersumber dari karst.

Kawasan ini juga mempunyai sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dari kegiatan pariwisata, penambangan bahan galian dan  penghasil sarang burung walet. Di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, luas kawasan karst mencapai hampir 20 persen dari total luas wilayah. 

Selanjutnya akan dilakukan kerja sama yang lebih intensif untuk membahas 4 agenda yakni kebijakan sumber daya air berbasis sosial, ekonomi dan lingkungan, pengelolaan sumber daya air berdasarkan konsep biosfer, pengelolaan sumber daya air di ekosistem basah gambut, pengelolaan dan pelestarian danau, serta penyiapan konsep ekonomi karbon di industri dengan menggunakan instrumen pemantauan yang ada di PROPER sampai dengan bulan Feburari 2023. 

Kebijakan sumber daya air yang berbasis sosial, ekonomi dan lingkungan ini untuk menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat terhadap sumber air, baik secara kuantitas maupun kualitas airnya dengan berbagai kegiatan pembangunan, meningkatkan manfaat ekonomi dari sumber daya air bagi masyarakat, serta upaya perlindungan terhadap sumber daya lahan yang memproduksi sumber air.

Dalam pengelolaan sumberdaya air ini, selain melalui pendekatan ekosistem lahan, ada yang berupa daerah aliran sungai, cekungan air tanah, juga perlu didasarkan konsep biosfer yakni bahwa sumberdaya air dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, tumbuhan dan hewan.

Pemerintah telah memiliki komitmen yang tinggi untuk pengelolaan ekosistem gambut, melalui tata air pada ekosistem gambut untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

Namun, potensi sumber daya air pada lahan gambut ini yang memiliki keterbatasan terkait dengan tingkat keasaman airnya, perlu dikaji dan dikembangkan kemanfaatan airnya dengan tetap mempertimbangkan tata air untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

Demikian juga, komitmen untuk pengelolaan dan pelestarian danau, KLHK bersama dengan Kementerian/Lembaga lainnya telah menginisiasi pengelolaan terhadap 15 danau. Tentunya ini perlu ditingkatkan upaya pengelolaan dan perlindungannya. (wanto)