JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Forum KTT G20 di Bali hanya memperkuat transaksi untuk memperkaya oligarki dari negara penyumbang ¾ emisi global.
Para elit sedang merencanakan masa depan dunia dalam perhelatan berjudul “Recover Together, Recover Stronger”.
Alih-alih melibatkan masyarakat dalam pembicaraan nasib masa depan manusia dan lingkungan tersebut.
Pemerintah justru membungkam partisipasi publik demi mengamankan citranya di mata internasional. Demikian pernyataan aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerak Rakyat.
Segala aktivitas masyarakat sipil yang diselenggarakan di Bali mendapatkan intimidasi dan pembubaran dari aparat negara. Termasuk masyarakat yang menjadi korban langsung dari kerusakan lingkungan.
Bagi masyarakat sipil, situasi di Bali menjadi mencekam karena jumlah personel keamanan yang berlebihan. Sementara itu para pemimpin negara justru membahas berbagai “solusi palsu” pencegahan krisis iklim.
“Kami sendiri mencoba bertanya kepada masyarakat selama di Bali dalam diskusi bersama mahasiswa di Universitas Udayana. Kami membahas soal energi bersih dan demokrasi. Ternyata ruang hidup rakyat semakin sempit,” ujar Pratiwi Febri dari Yayasan LBH Indonesia di Jakarta pada Rabu (16/11/2022) seperti dikutip dari rilis yang diterima.
Dia melanjutkan,”Pemerintah selalu menyebut bahwa pembangunan yang dilakukan untuk menyejahterakan rakyat. Nyatanya justru banyak warga dimiskinkan dan dimarginalkan dari Proyek Strategis Nasional. Berbagai perampasan lahan terjadi, disertai dengan kriminalisasi dan pembungkaman. Alam dirusak oleh sumber energi yang tidak bersih.”
Pemerintah seharusnya tak perlu khawatir dan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi masyarakat sipil. Forum KTT G20 yang di Bali hanya menjadi forum eksklusif dari oligarki yang membajak ruang hidup masyarakat.
Perlawanan masyarakat sipil atas gagasan elit dibungkam demi narasi tunggal milik pemerintah.
“Dua pekan terakhir atau bahkan sebelumnya juga adalah periode represif. Greenpeace yang ingin berkampanye kreatif dengan kampanye bersepeda sepanjang pantura dan mengunjungi komunitas terdampak krisis iklim. Seperti masyarakat terdampak kenaikan permukaan laut di Pekalongan, Demak, dan Semarang, masyarakat yang mengalami pencemaran batubara di Marunda, dan wilayah tragedi Lapindo. Namun, aksi kreatif dan damai tersebut dibenturkan dengan kekerasan lewat organisasi massa yang dirancang untuk menghentikan kami di Probolinggo,” tutur Leonard Simanjuntak dari Greenpeace Indonesia.
Represifitas negara yang terjadi saat pesta elit G20 ini menjadi bukti kuat bahwa demokrasi di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi semakin bergerak mundur.
Presidensi G20 bukan sarana untuk pemulihan masyarakat, perempuan miskin kota, petani, buruh migran, perempuan marginal yang selama ini terhimpit oleh investasi yang merusak lingkungan hidup.
Ratusan miliar uang negara habis digelontorkan untuk mengamankan kekayaan para pemimpin negara yang memiliki banyak masalah hak asasi manusia di negaranya.
“Kita mendorong demokratisasi energi yang tidak pernah jelas pengelolaannya dan rencananya oleh pemerintah. Sumber daya yang vital bagi rakyat berada di bawah penguasaan negara. Tetapi kita lihat bagaimana pengadaan energi begitu korup. Dia merusak alam dan diprotes dimana-mana dan merusak ruang hidup rakyat. Banyak proyek transisi energi dan solusi palsu yang ternyata malah mendorong perusakan alam, air, polusi, juga memiskinkan rakyat,” ujar Arip Yogiawan, Kepala Kampanye dan Pelibatan Publik dari Trend Asia.
“Bukan rakyat yang difasilitasi untuk recover oleh negara. Bukan perempuan yang kesulitan mengakses air bersih, kesehatan, dan pelayanan publik. G20 adalah forum untuk investor yang memanfaatkan pandemi, krisis iklim, dan lainnya untuk memperkaya diri,” tutur Arie Kurniawati dari Solidaritas Perempuan.
Dia melanjutkan,”G20 terus bicara tentang investasi terhadap perempuan. Tetapi mereka tidak mengakui adanya ketimpangan sistemik yang menghalangi kesetaraan.”
“Mereka menutupi fakta bahwa ada masalah sistemik dan mengajukan solusi-solusi palsu. Perempuan yang berdiskusi dan menyampaikan aspirasinya justru diteror, dibuntuti, dan dipantau sepanjang perhelatan G20. Kita kembali ke era otoriter,” pungkas Arie Kurniawati. ***