JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sebanyak 200 warga Jakarta, termasuk diaspora Iran, berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Iran di Jakarta.
Mereka menuntut penyelidikan yang transparan dan jujur atas kematian puluhan perempuan dan anak di Teheran dan kota-kota lain.
Di samping itu menuntut menghentikan aturan wajib hijab yang tidak adil.
“Kami prihatin atas nasib perempuan Iran. Mereka mendapat perlakuan tak adil, tindak kekerasan, bahkan pembunuhan, semata-mata karena busana yang diatur negara. Mereka memperjuangkan hak azasi mereka sebagai manusia dan menolak aturan pemaksaan hijab,” kata Ketua Perkumpulan Jaga Pancasila Zamrud Katulistiwa (Galaruwa) Santiamer Haloho.
“Kami mendesak pemerintah Republik Islam Iran untuk melakukan investigasi ulang yang independen dengan metode transparan dan jujur guna mencari duduk perkara kematian Mahsa Amini,” kata Haloho.
Mahsa Amini, perempuan Kurdi Iran, ditangkap di Teheran pada 13 September karena mengenakan busana yang dianggap tak pantas. Dia tewas tiga hari kemudian.
Kemarahan publik atas kematian Mahsa Amini memicu unjuk rasa di lebih 90 kota di Iran selama tiga pekan terakhir. #IranProtest (Protes Iran) melibatkan ratusan ribu orang dengan slogan “Perempuan, Kehidupan, dan Kemerdekaan.”
Ratusan perempuan Iran membakar hijab mereka sebagai protes atas aturan wajib jilbab, yang dijadikan hukum pidana di Iran sejak 1983. Hashtag mereka adalah #HairforFreedom (Rambut Untuk Kebebasan).
Berbagai protes dihadapi dengan operasi keamanan yang berujung kerusuhan sehingga memicu kematian setidaknya 185 orang per hari ini serta penangkapan ribuan orang. Termasuk setidaknya 28 wartawan. Mereka termasuk Niloofar Hamedi, wartawan pertama yang datang ke Rumah Sakit Kasra, memotret orangtua Mahsa Amini, dan memberitakannya. Niloofar Hamedi ditangkap petugas intel Iran pada 22 September 2022.
Aksi damai ini didukung beberapa organisasi. Termasuk Galaruwa, Indonesia Bangkit/Tiga Pilar, Forum Betawi Bersatu, Gerakan Rakyat Peduli Bangsa, Forum Dai Nusantara, Laskar Masyarakat Adat Dayak Nasional, diaspora Iran maupun Hazara dari Afghanistan di Indonesia.
Koordinator Aksi Ririn Sefsani meminta pemerintah Indonesia untuk bersuara dan mendesak Iran menghentikan segala bentuk kekerasan pada warganya yang sedang memperjuangkan hak asasi mereka. Seperti penangkapan, pemukulan, maupun penembakan.
Indonesia seharusnya memberikan contoh bahwa perempuan diberi hak dalam memilih busana. Iran juga seharusnya menghormati hak anak dan perempuan. Bukan justru merampasnya atas nama agama.
“Dia adalah langkah awal yang akan mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di Iran. Hijab adalah pilihan bukan kewajiban bila Iran mau bersikap adil dan siap menjadi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ucap Ririn Sefsani.
Iran sejak 1983 memasukkan berbagai pasal wajib hijab dalam sistem hukum mereka untuk perempuan sejak umur tujuh tahun. Hukumannya dari sekadar dinasehati sampai penjara 1,5 tahun buat pelanggaran soal hijab.
Perempuan juga tak bisa sekolah, bekerja, atau masuk ke kantor pemerintahan tanpa hijab.
Tetapi ada beberapa perempuan dihukum lebih lama dengan pasal berlapis.
Seorang pengacara Iran, Nasrin Sotoudeh, membela para perempuan yang protes wajib hijab dihukum penjara 38 tahun dengan pasal berlapis pada 2019.
Para demonstran di depan Kedutaan Besar Iran juga menuntut pemerintah Iran segera membebaskan semua wartawan maupun demonstran damai yang kini ditahan di puluhan kota Iran.
“Iran seyogyanya membebaskan Niloofar Hamedi dan wartawan lain. Wartawan di Indonesia memprotes Iran selama Hamedi dan lainnya masih ditahan. Negara manapun, termasuk Iran, akan sulit berkembang bila kebebasan pers dibungkam dan wartawan dipenjara,” tutur jurnalis dan salah seorang pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Andreas Harsono.
Meidiana Fauzia Datuk dari Forum Betawi Bersatu mengatakan aksi damai ini adalah solidaritas buat rakyat Iran, perempuan dan anak-anak.
Bukan semata masalah hijab tetapi hakikat kemanusiaan yang menentang segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Dia juga mengajak warga Indonesia dan dunia bersatu mendukung perjuangan rakyat Iran dalam mewujudkan negara yang demokratis dan negara menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Pecahnya aksi demontrasi di seluruh penjuru Iran, semestinya menjadi alarm untuk rezim Iran untuk berhenti mempertahankan pemerintahan yang otoriter,” ungkap Meidiana Fauzia Datuk. ***
