Indonesia Tolak Isu Uighur di Xinjiang Dibahas di Dewan HAM PBB

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Indonesia tidak menginginkan politisasi dalam Dewan HAM PBB untuk tujuan-tujuan terkait rivalitas geopolitik.

Keterangan ini disampaikan Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib.

Hal ini yang melandasi Pemerintah Indonesia menolak mosi di Dewan HAM PBB untuk membahas dugaan pelangggaran HAM yang dilakukan Tiongkok atas Uighur dan kelompok etnis minoritas lainnya di Xinjiang.  

Penolakan ini disampaikan dalam pemungutan suara yang dilakukan di markas Dewan HAM PBB pada Kamis (6/10/2022).

Achsanul Habib menilai Dewan HAM dibentuk sebagai forum yang konstruktif bagi negara-negara untuk berdialog secara imparsial untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan kemajuan bermakna.

Indonesia sebelum memutuskan menolak berkonsultasi dengan negara-negara pengusung, Tiongkok, dan dengan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Dia menambahkan OKI sepakat bahwa Dewan HAM sesuai mandate tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politis.

"Kita harapkan Dewan HAM tidak pilih-pilih, tidak selektif dalam memilih isu akan dibahas. Sebagai contoh sekarang kita diajukan isu Xinjiang, mungkin nanti dipilih-pilih lagi untuk isu yang lain," kata Achsanul Habib.

Pemerintah terus melakukan dialog-dialog dengan Tiongkok secara bilateral atau melalui OKI terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Dia mengatakan yang paling penting dan sejalan dengan semangat PBB adalah penyelesaian isu-isu HAM atau konflik harus mengutamakan upaya nasional yang inklusif. ***