Antisipasi Krisis Ekonomi Global, Pemerintah Harus Jaga Daya Beli Masyarakat

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah berupaya menjaga kestabilan harga serta memberikan bantuan sosial ke masyarakat dan UMKM untuk menguatkan konsumsi dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi datangnya krisis ekonomi global.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan strategi pemerintah tepat dalam menyikapi gejolak global dengan menjaga kestabilan harga serta memberikan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat.

"Sangat setuju sekali mengingat memang ancaman utama berasal dari inflasi yang cukup tinggi," kata Nailul, Sabtu 8 Oktober 2022.

Menurutnya, solusi untuk bertahan dari badai ekonomi global adalah dengan menjaga daya beli masyarakat. Hal itu disebabkan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dalam negeri.

"Jadi, memang solusinya adalah menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, karena PDB kita 50 persen dari konsumsi rumah tangga, ya sangat wajar sih kita fokus ke sana dan dukung fokus pemerintah soal itu," ujarnya.

Nailul menegaskan pentingnya keberpihakan pada dana bantuan sosial di tahun mendatang. hal itu dikarenakan tantangan ekonomi global diprediksi akan semakin berat ke depan. "Harus diimbangi juga dengan alokasi bansos di APBN 2023 mendatang," ungkapnya.

Ditegaskan Nailul, strategi pemberian bansos oleh pemerintah akan sangat berguna dalam menjaga daya beli masyarakat. "Nah bansos ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat yang membutuhkan. Setidaknya, dari dalam negeri harus dikuatkan terlebih dahulu," tambahnya.

Nailul juga menyarankan adanya realokasi anggaran untuk kepentingan bansos. Hal itu bisa berupa pengalihan dari anggaran

pertahanan "Harus ada realokasi anggaran dari urusan pertahanan ke sosial. Pertahanan ini mempunyai cukup banyak anggaran tahun depan. Ya patutnya dialokasikan ke bansos," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, irlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp 24,17 triliun yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah.