ADVERTISEMENT

Buruh, Mahasiswa dan Petani Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPR/MPR RI Tuntut Kesejahteraan

Selasa, 27 September 2022 17:42 WIB

Share
Petugas kebersihan saat membersihkan sampah yang berserakan di depan Gedung DPR/MPR RI usai aksi unjuk rasa. (pandi)
Petugas kebersihan saat membersihkan sampah yang berserakan di depan Gedung DPR/MPR RI usai aksi unjuk rasa. (pandi)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa, buruh dan petani yang menuntut kesejahteraan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, berlangsung aman.

Pantauan Poskota di lokasi sore hari, ratusan mahasiswa, buruh dan petani, sudah selesai menggelar aksi unjuk rasa sekira pukul 15.00 WIB.

Mereka pun satu persatu putar balik.

Sementara itu, paska aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat tersebut, nampak sampah berserakan di depan gedung perwakilan rakyat tersebut.

Sampah mayoritas terdiri dari sampah plastik dan juga sampah plastik bekas botol minuman.

Beruntung, banyak pasukan oranye yang sudah siap menunggu dan memberihkan sampah-sampah tersebut.

Satu persatu petugas kebersihan mencoba membersihkan sampah plastik yang berserakan di depan gedung DPR.

Sementara itu, ratusan mahasiswa, buruh dan petani satu persatu mulai meninggalkan gedung perwakilan rakyat dengan tertib.

Dalam unjuk rasa hari ini, salah satu perwakilan rakyat yakni dari Komisi IV Fraksi PKS, Slamet, akhirnya menemui mahasiswa saat aksi unjuk rasa berlangsung.


Menuju mobil komando mahasiswa dengan dikawal oleh beberapa orang berbadan besar.

Dalam orasinya, Slamet menyampaikan bahwa petani itu merupakan profesi yang mulia.

Jika tidak ada petani, maka kehidupan dipastikan tidak dapat berjalan.

"Bisa saya katakan tidak ada presiden kehidupan tetap berjalan, betul? Tidak ada DPR kehidupan tetap berjalan. Tetapi kalau petani gak ada saya membayangkan kehidupan akan berhenti karena tidak ada stok pangan untuk mencukupi kebutuhan," ujarnya dalam orasi.

Oleh karena itu, Slamet menuturkan pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan menjawab tantangan dari Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyatakan bahwa 2065 profesi petani akan hilang.

"Pemerintah harus menjawab tantangan yang sudah disampaikan oleh Bappenas bahwa 2065 kalau tidak ada kebijakan yang revolusioner terhadap petani kita maka profesi petani akan hilang dari Indonesia," jelasnya.

Lanjut Slamet, dirinya berharap agar pemerintah hadir untuk menjaga dan memastikan hadirnya kesejahteraan para petani.

"Jangan hanya berorientasi kepada produksi, tetapi yakinkan bahwa petani kita kesejahteraan terjamin. Oleh karena itu salah satunya evalusasi seluruh regulasi yang berpihak kepada impor untuk kemudian menyengsarakan petani," tukasnya. (pandi)

 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT