JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mendadak muncul tim bernama Dewan Kolonel untuk mendukung elektabilitas Puan Maharani di Pilpres 2024.
Munculnya Dewan Kolonel hadir dari kalangan politisi PDIP yang berada di Komisi III DPR. Pembentukan tim diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dengan koordinator Trimedya Panjaitan. beranggotakan sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP.
Kehadiran Dewan Kolonel untuk meningkatkan citra dan elektabilitas Puan Maharani jelang Pilpres 2024. Menurut Johan, Dewan Kolonel awalnya beranggotakan enam orang. Kini, tim itu telah mengalami penambahan jumlah anggota hingga 12 yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.
Munculnya Dewan Kolonel ini mendapat tanggapan dari mantan Menteri Ristek M AS Hikam yang diungkapkan di akun Facebook. Pendapat mantan menteri ini tampaknya memberi peringatan, Dewan Kolonel mengingatakan dulu ada Dewan Jenderal. Menurutnya, ini bukan untuk mengingatkan sejarah kelam. Ingatlah Jasmerah.
"APALAH arti sebuah nama? Dulu ada isu ttg DEWAN JENDERAL, kini DPP PDIP bentuk DEWAN KOLONEL utk dongkrak dukungan suara kpd Mbak Puan. Cuma sebuah sebutan yg tidak untuk ingatkan sejarah kelam. Tetaplah bijaksana dan JASMERAH!," tulis AS Hikam, 10 jam lalu.
Ternyata, unggahan itu mengundang diskusi seru. Para netizen mengkritisi munculnya Dewan Kolonel selain mengingatkan sejarah kelam masa lalu, juga dinilai akan menjadikan sasaran tembak yang empuk bagi rival, dan mudah mengasosiasikan dengan partai kiri.
Oleh karenanya Dewan kolonel dinilai malah akan menjadi olok-olok bagi lawan politik. Apalagi, ada yang ingat, mumpung ini bulan September, mengingatkan sejarah masa lalu itu.
"Utk mengerek Popularitas Capres biar tdk menjadi NASAKOM (Nasib Satu koma. Tapi menjadi sasaran tembak yg empuk bagi rival dg isyu2 partai "kiri'..," tutur akun netizen Marcellino Ferdynand Wardaya.
"Pencetusnya mantan jubir KPK,harusnya pinter mengelola isu2 yg sensitif terkait penamaan "Dewan Kolonel".Malah akan jd olok2an lawan politiknya," tulis Anto Kasihanto.
"Mirip mirip dewan jendral?, Kebetulankah. Di bulan september lagi. Atau sudah takdir illahi," tulis Muhajirin.
Lantas, netizen Akhmad Salim menuliskan: Apapun sebutanya menurut saya, PDIP sedang sedikit Gelisah melihat tingkat Popularitasnya Puan belum naik. Lalu pertanyaanya, apakah Dewan Kolonel akan menjawab kegelisahan PDIP Prof...?
Atas pertanyaan itu, Prof Muhammad A S Hikam menjawab: Tentu saja. Apakah mereka akan berhasil atau tidak, tentu sangat tergantung kpd perjuangan mrk juga.
Ini yang ngeri, akun Jay Malkan menuliskan komentar: "Dewan Kolonel juga bisa melakukan pemberontakan." Lantas disahut Fajar Risnandar: Namanya jangan nyerempet, takut konotasinya mengingatkan Jas merah.
Netizen lainnya, Rony Linggagarut menuliskan bahwa" Di tengah kebingungan elektabilitas Puan tidak kunjung memuaskan maka muncullah ide konyol, hee...heee.
"Dewan Kolonel, sayangnya dewan yang dibuat mereka ini dianggap masyarakat hanyalah lucu-lucuan untuk menyenangkan anak Megawati," tulisnya.
Komentar dari netizen Slamet Haryanto tampaknya perlu diperhatikan, karena saat ini yang dibutuhkan kualitas, bukan anak siapa.
"Harusnya para elit sadar bahwa rakyat sudah tidak lagi melihat sosok itu anak siapa, cucu siapa tapi bagaimana kecerdasan mereka untuk mengambil simpati rakyat, sekarang udah bukan jaman kolonial lagi yang melihat sosok dari darah keturunannya tapi rakyat melihat dari kapasitas & kwalitas diri seseorang."
Netizen Haris Nasution menilai adanya Dewan Kolonel sangat wajar, yakni untuk mengerek elektabilitas. "Sangat wajar kalau memang ada itu dewan kolonel. Orang dalam elit loyalis PDIP sangat paham dengan kondisi untuk menaikkan elektabilitas mba Puan yang "melempem"," ujarnya.
Peringatan netizen ArosokhiAr tampaknya perlu dipahami kalangan PDIP. "Politisi PDI-P sangat tdk memahami penderitaan Wong Cilik, dgn naiknya harga BBM. Justru lebih suka dgn "DewanKolonel" utk mendulang elektabilitas Puan RI-1 2024," ujarnya. (*/win)
