Bentuk BUMN untuk Kelola Hasil Pertanian, Mendag Zulhas Usulkan Dana Rp100 Triliun

Rabu, 21 September 2022 21:59 WIB

Share
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (foto: ist)
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (foto: ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan dana sebesar Rp100 triliun untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan membeli dan mengelola hasil pertanian.

"Saya usulkan dana Rp100 triliun kemarin. Ini yang sedang dibahas," kata Mendag dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 21 September 2022.

Mendag menyampaikan, Presiden Joko Widodo menyetujui dan memerintahkan pembentukan BUMN yang akan membeli hasil pertanian, termasuk kedelai dan jagung.

Menurut Mendag, pemerintah akan membeli hasil petani dengan harga terbaik, misalnya harga yang ditentukan petani adalah Rp10.000, namun di pasar harganya Rp6.000, maka pemerintah akan membeli dengan harga Rp10.000.

"Jagung misalnya, di pasar murah, pemerintah akan beli harga terbaik. Itu sudah disetujui. Sekarang sedang dirancang BUMN yang akan menanggulangi produk-produk pertanian," ujar Mendag.

Dengan demikian, Zulkifli mengatakan petani hanya perlu fokus produksi dan tidak perlu mengkhawatirkan soal harga, terlebih saat musim panen tiba, di mana harga produk pertanian turun drastis.

"Dibentuk nanti BUMN yang membeli hasil pertanian itu, sehingga petani kita terjamin harganya. Jadi, petani produksi saja. Tidak perlu memikirkan harganya. Nanti pemerintah yang beli," tukas Zulkifli.

Diketahui, Presiden Joko Widodo memerintahkan BUMN membeli hasil tani dalam negeri agar para petani tidak perlu repot memikirkan pemasaran hasil tani mereka.

Hal itu menjadi salah satu hasil rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju mengenai harga kedelai, bawang merah, dan cabai.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat Indonesia swasembada pada komoditas kedelai, bawang merah, dan cabai. (wanto)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar