Pengamat Kebijakan Publik: Pemerintah Harus Jaga Ketersediaan Stok Pangan dengan Sinergi Antar Daerah

JAKARTA , POSKOTA.CO.ID - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah serius dalam menanggani persoalan pangan, seusai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena sektor pangan menjadi pengaruh utama dalam inflasi. 

"Menurut saya ini memang dampak kenaikan BBM ini yang paling rumit adalah mengenai masalah pangan, harga pangan," kata Trubus, Rabu  (7/9/2022).

Trubus menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi menerapkan kebijakan konvensional dalam menjaga ketersediaan stok pangan. Pemerintah juga diminta untuk memikirkan cara lain.

"Pemerintah kalau dengan cara-cara konvensional saja itu tidak akan bisa. Permintaan pangan ini kan sifatnya naik, seiring dengan demografinya naik. Jadi dalam hal ini pemerintah memikirkan cara lain selain menyerap gabah petani," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah patut memperkuat sinergi kerja sama antar daerah dalam menghadapi dampak kenaikan BBM pada inflasi harga pangan. Trubus menekankan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin adanya pemerataan stok pangan pada setiap daerah dengan harga yang stabil. Upaya itu penting dilakukan secepatnya sebagai solusi jangka pendek untuk menekan inflasi pangan.

"Pemerintah mau tidak mau harus mensinergikan antar daerah. Kan ada daerah-daerah tertentu yang memang pangannya surplus, tapi ada juga daerah yang minus. Jadi bagaimana pemerintah menstabilkan antar daerah ini. Karena yang saya lihat selama ini pemerintah tidak optimal. Itu kurang diperhatikan," jelas Trubus.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuat dan melaksanakan kebijakan jangka menengah-panjang untuk memitigasi persoalan inflasi pangan di masa mendatang tekait dengan ancaman krisis pangan global dan regional.

"Pemerintah harus memikirkan kebijakan yang sifatnya jangka menengah panjang yaitu bagaimana kemudian pemerintah mendorong, membuat kebijakan agar anak muda kembali ke desa, bertani," tambahnya.

Dalam hal ini, dukungan pemerintah pada sektor pertanian juga harus diwujudkan dalam paket kebijakan yang memudahkan dan menarik pemuda untuk kembali ke desa. "Misalnya kemudahan permodalan, pupuk lebih murah," kata Trubus lagi.

Selain itu, pemerintah juga patut melaksanakan reforma agraria sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018. "Reforma agraria itu bagian dari penyediaan pangan jangka panjang," pungkasnya.