Menkeu Sebut Tahun 2022 Belanja Subsidi dan Kompensasi untuk Energi Melonjak Sangat Tinggi

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Saat sidang paripurna pekan lalu sebanyak 9 fraksi telah menyampaikan pandangan atas Rancangan Undang-Undang APBN 2023 beserta nota keuangan.

Hampir seluruh fraksi di DPR menyetujui pelaksanaan RAPBN 2023 untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya dan dibahas dengan komisi terkait sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Meski begitu,  sejumlah fraksi banyak memberikan perhatian dan catatan terhadap wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah yang telah beredar luas.

Sidang paripurna hari ini, Selasa (30/8/2022) dengan dengan  satu agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi, yang  diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Menkeu  mengungkapkan, tahun 2022 ini belanja subsidi dan kompensasi untuk energi melonjak sangat tinggi. 

Sri Mulyani menyebut, seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia, gap antara harga keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah semakin besar.

"Hal ini menyebabkan beban subsidi dan kompensasi melonjak tiga kali lipat mencapai Rp 502,4 triliun," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya itu.

Melonjaknya belanja subsidi dan kompensasi tersebut, seiring dengan meningkatnya tren harga minyak dunia, kurs rupiah, dan konsumsi Pertalite dan Solar yang sangat besar melebihi kuota APBN.

Jumlah subsidi dan kompensasi tersebut, kata Sri Mulyani diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui mencapai di atas Rp 698 triliun hingga akhir tahun. "Ini akan menjadi tambahan belanja RAPBN 2023," ujarnya.

Tahun ini, lanjutnya,  belanja subsidi dan kompensasi untuk energi melonjak sangat tinggi. Kemampuan APBN menjadi shock absorber, kata Sri Mulyani harus didukung oleh gotong royong seluruh pihak agar tetap dapat sustainable.