Tak Masuk Akal,  Formappi Desak DPR Hentikan Proyek Kalender Senilai Rp995 Juta dari APBN 2022

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID  - Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, proyek kalender DPR  dengan anggaran Rp955 juta yang anggarannya berasal dari APBN 2022 harus dihentikan atau  dikurangi anggarannya.

DPR sesekali bisa mengadakan kalender sederhana bentukkepedulian mereka kepada rakyat.
    
"Proyek Kalender sebaiknya harus dihentikan atau dikurangi anggarannya. DPR sesekali bisa mengadakan kalender sederhana sekaligus mau memperlihatkan kepedulian mereka kepada rakyat," kata Lucius Karus  saat dihubungi, Jumat malam (26/8/2022).

Formappi mencatat, DPR 2019-2024 ini selama 3 tahun sidang yang sudah berjalan sangat tidak mengagumkan. Pelaksanaan fungsi-fungsi pokok di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan menunjukkan performa yang buruk. 

Dari sedikitnya RUU Prioritas yang dihasilkan hingga rendahnya kualitas produk legislasi, lalu peran pengawasan juga menunjukkan DPR yang melempem terhadap pemerintah. Di fungsi anggaran juga sama, DPR nyaris minim peran untuk memastikan politik anggaran yang berpihak pada rakyat.

"Satu-satunya catatan luar biasa yang akan dikenang publik sejauh ini adalah berulangnya kemunculan proyek-proyek yang cenderung tak masuk akal dari sisi harga dan juga urgensi," ujarnya.

Sebelumnya, lanjut Lucius, masih segar bagaimana protes publik atas keinginan DPR menghiasi rumah dinas mereka dengan gorden super mahal. Sekarang muncul lagi proyek pengadaan kalender senilai hampir 1 miliar.

"Proyek-proyek bernilai fantastis ini jelas merupakan pemborosan. Tak hanya karena anggarannya tetapi juga semangat DPR yang tetap saja menginginkan fasilitas mewah di tengah tuntutan situasi perekonomian yang melambat," bebernya. 

Gambaran ekonomi yang tak cukup sehat itu ditunjukkan misalnya dengan kenaikan harga BBM yang tak lama lagi mau diputuskan. 

"Kenaikan harga BBM itu jelas memperlihatkan kondisi perekonomian yang sulit sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan yang tidak populis," ujarnya.