Wapres RI : Pemerintah Tetapkan 12 Provinsi Target Percepatan Penurunan Stunting

JAKARTA POSKOTA.CO.ID - Pemerintah telah menetapkan 12 provinsi menjadi target prioritas percepatan penurunan stunting (kekerdilan anak). Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin.

"Sebab 60 persen jumlah balita stunting di Indonesia yang tersebar di 12 provinsi tersebut," terangnya saat memimpin rapat koordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Kamis (4/08/2022).

Hadir dalam rapat itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.

Wapres dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) memastikan komitmen percepatan penurunan 60 persen jumlah balita stunting di Indonesia yang tersebar di 12 provinsi prioritas.

Dalam rapat tersebut, Wapres ingin memastikan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas dapat dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi, serta berkualitas sehingga target prevalensi 14 persen pada tahun 2024 tercapai.

Adapun penetapan 12 provinsi prioritas dalam percepatan penurunan stunting ini didasarkan pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2021. Terdapat 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen. 

Sementara, terdapat juga 5 provinsi dengan jumlah Balita stunting terbesar, yaitu Jawa Barat 971.792, Jawa Tengah 651.708, Jawa Timur 508.618, Sumatera Utara 347.437, dan Banten 268.158.

Wapres minta  gubernur harus fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya, termasuk untuk meningkatkan kepemilikan jaminan kesehatan terutama untuk keluarga miskin, penggunaan alat KB modern, konsumsi TTD, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang keseluruhannya mempunyai pengaruh besar dalam penurunan prevalensi stunting. (johara)

Poskota TV