Wapres: Penduduk Harus Menjadi Sentral Pembangunan

JAKARTA (Pos Kota)- Wakil Presiden RI Boediono  mengingatkan pentingnya menempatkan kembali penduduk sebagai titik sentral pembangunan. Dengan cara seperti itu maka pembangunan tak sekedar menjadi sebuah proses tetapi sekaligus menghasilan kualitas SDM yang jauh lebih baik. "Pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai sentral kini menjadi cita-cita semua bangsa didunia," papar Wapres saat membuka seminar nasional Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Kamis (17/10). Menurut Wapres penduduk selayaknya memang menjadi pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan baik dalam pembangunan bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan. Artinya bahwa penduduk tidak hanya ditempatkan sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Wapres mengakui membangun dengan titik sentral penduduk, hasilnya tidak akan langsung bisa dirasakan saat itu juga. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terlihat dalam jangka panjang. Sebagai contoh hasil program KB yang dikembangkan sekitar 40 tahun lalu baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir ini. Demikian pula terkait krisis ekonomi, para ahli kependudukan menilai dampak negatifnya terhadap kualitas penduduk akan terasa pada beberapa dekade ke depan atau sekitar satu generasi. Dikatakan Wapres, sejak era reformasi, pembangunan kependudukan banyak tersisihkan oleh kepentingan jangka pendek. Tak semua pimpinan daerah memiliki kepedulian terhadap program kependudukan. Akibatnya program KB mengalami stagnasi dalam 10 tahun terakhir ini. Karena itu Wapres menilai pentingnya segala profesi termasuk IPADI untuk ambil bagian dalam proses pembangunan kependudukan. "Para ahli harus keroyokan, bersama-sama melakukan pekerjaan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut," tukas Wapres. Sementara itu Kepala BKKBN Fasli Jalal mengatakan bahwa isu kependudukan sangat stretegis dan seyogyanya dapat ditangani secara sinergis oleh seluruh sektor atau institusi terkait. Tanpa koordinasi maka stagnasi program KB dalam 10 tahun terakhir ini akan terus berkepanjangan. "Survei demografi kesehatan Indonesia kurun 2002 hingga 2012 data SDKI menunjukkan rata-rata kelahiran tak beranjak dari angka 2,6," papar Fasli. Tak adanya perkembangan yang positif terhadap program KB tersebut berimbas pada tingginya laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya angka pengangguran, merosotnya derajat dan kualitas hidup masyarakat dan sebagainya. "Kami berharap IPADI dan lembaga-lembaga berkompeten lainnya dapat melakukan kajian lebih banyak, pertemuan ilmiah, dialog dan advokasi kepada Pemda akan pentingnya isu kependudukan. Dengan demikian peran mereka bisa lebih ditingkatkan," pungkas Fasli. (Inung) foto: Kepala BKKBN Fasli Jalal ditengah para nara sumber dalam seminar kependudukan IPADI. (Inung)