JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengadakan MUNAS IV KNTI 2022 yang digelar di Gedung SMESCO Tower, Jakarta Selatan, Selasa (19/7/2022).
Ketua Dewan Pembina KNTI, Riza Damanik mengatakan, nelayan tradisonal saat ini sangat membutuhkan akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mudah dan murah sehingga perlu diperhatikan pemerintah.
"Pasalnya, sekitar 60 persen dari biaya melaut itu untuk membeli BBM," kata Riza Damanik.
Menurutnya nelayan tradisional juga masih mengahadapi masalah akses terhadap perairan terbuka.
"Pemangku kepentingan harus memastikan nelayan memiliki akses terhadap perairan laut terbuka, jangan dikapling-kapling," tambahnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah seharusnya mengarah dan memihak nelayan tradisional.
Menurut catatannya, sebanyak 96 persen nelayan di Indonesia adalah nelayan tradisional.
"Mereka memberikan pasokan pangan terbaik untuk anak bangsa," jelas dia.
Riza menceritakan, nelayan tradisional telah melaksanakan banyak inisiatif terkait dengan perawatan lingkungan.
Misalnya, di Pekalongan, nelayan turut serta menanam mangrove.
Nelayan juga telah menjaga ekosistem laut dengan tidak menggunakan trawl untuk menangkap ikan.
"Sementara untuk koperasi, dari 40 daerah anggota KNTI, sebanyak 15 anggota sudah memiliki koperasi, jadi nelayan kecil hidup sejahtera merupakan kepentingan bangsa," paparnya.
Menyejahterakan nelayan berarti memastikan nelayan tidak menghadapi masalah kepanganan, lapangan pekerjaan, dan lingkungan hidup.
Dalam acara tersebut, KNTI juga melakukan nota kesepahaman dengan tiga pihak berbeda.
Pertama, KNTI menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) guna mengembangkan koperasi nelayan.
Kemudian, ada pula nota kesepahaman dengan Ombudsman RI guna peningkatan pelayanan publik.
MUNAS IV KNTI 2022. (ist)
Terakhir, ada penandatanganan nota kesepahaman dengan BTN untuk kerja sama pembangunan rumah untuk nelayan.
Sedikit catatan, KNTI sendiri sudah berdiri selama 14 tahun.
Selain persoalan kesulitan dalam memperoleh BBM bersubsidi, Riza Damanik juga mengemukakan berbagai permasalahan lainnya yang juga kerap dihadapi nelayan tradisional di berbagai daerah.
"Masih ada permasalahan terkait dengan lokasi-lokasi atau ruang-ruang pengkaplingan, masih ada soal-soal terkait dengan akses pembiayaan dan seterusnya. Tapi kita tidak akan pernah surut untuk bisa memastikan semua instrumen negara bekerja dengan baik berkolaborasi dengan baik sehingga nantinya nelayan Indonesia makin sejahtera," tambahnya.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini, yang hadir dalam acara Munas IV itu menyatakan bahwa KKP memiliki program pemberdayaan nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh nelayan Indonesia.
"Yang pertama adalah kita menjaga kesehatan laut melalui pengaturan penangkapan ikan pada kuota, kedua adalah pengembangan budidaya, ketiga adalah kesehatan laut kita kembangkan program cinta laut dan sampah sampah agar tidak berserakan di pantai-pantai kita," kata Zaini.
MUNAS IV KNTI 2022. (ist)
Berkaitan dengan adanya pengkaplingan laut, Muhammad Zaini mengatakan hal itu tidak akan terjadi jika penangkapan ikan berbasis kuota diterapkan, sehingga nelayan tradisional akan mendapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan saat melaut.
Zaini menambahkan, selain kuota, alat tangkap turut diatur dalam implementasi kebijakan penangkapan terukur.
Alat tangkap yang dipakai harus ramah lingkungan sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Terkait dengan penyaluran BBM bagi nelayan, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyerukan percepatan proses pengurusan dan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi nelayan kecil agar memudahkan mereka mengakses BBM. (*/mia)
.jpg)
.jpg)
