Brutal! KKB Tembaki Warga Kampung Nogolait Sebabkan 10 Orang Tewas, Fraksi PKS: Buru KKB Sampai ke Sarangnya!

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembaki 12 warga Kampung Nogolait, Nduga, Papua. Sebanyak 10 orang warga tewas pada Sabtu 16 Juli 2022. Terkait itu, Anggota DPR, Sukamta, menyatakan turut mengecam tindakan brutal KKB tersebut.

"Kami mengecam tindakan KKTB Papua Merdeka dan meminta tindakan ini harus segera dihentikan karena masyarakat sipil yang tidak bersalah. Selain itu, TNI Polri harus segera memberantas KKTB ini agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat," katanya, Selasa 19 Juli 2022.

Anggota Komisi I DPR ini juga memberikan masukan kepada TNI-Polri terkait pola penanganan KKB Papua Merdeka.

“Pertama, TNI POLRI juga perlu untuk mengubah pola pendekatan pemberantasan KKB ini. Jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek fital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI Polri memburu KKB sampai ke sarangnya. Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran," ucapnya.

Kedua, menurut Sukamta, perang opini publik juga harus dilakukan oleh TNI-Polri. Saat ini setidaknya ada 9 kelompok teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang beranggotakan sekitar 150 orang.

Sedangkan anggota KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi, penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan. Langkah-langkah pemetan dan penangangan ideology Papua Merdeka juga harus dilakukan sehingga tidak muncul anggota-anggota baru Papua Merdeka.

Pemerintah harus membentukan opini publik berlandaskan data, fakta kejadian dan situasi kondisi di Papua harus terbuka, jelas dan jujur informasinya agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Papua Merdeka yang beroperasi dalam penggalangan opini publik.  

“Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi-informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai koridor hukum. Pun apabila ada oknum TNI-Polri bertindak diluar koridor penegakan hukum maka harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia,” pesan anggota DPR RI asal dapil DI Yogyakarta ini.

Selain penegakan hukum, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR melalui pernyataan Wakil Ketua Fraksi Bidang Politik Hukum dan HAM, Sukamta, berharap pemekaran di Papua berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan Orang Asli Papua (OAP) meningkat. (rizal)