JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti mengatakan partainya tak ingin DPR RI tidak buru-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP.
PSI menilai bahwa publik berhak untuk mengetahui isi RKUHP sebelum disahkan. Sekjen PSI menyebut jika secara substansial RKUHP bermasalah, itu bisa menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian.
"Mengingat produk hukum ini mempunyai dampak yang luas bagi kehidupan sehari-hari seorang warga negara. Ojo kesusu, jangan tergesa-gesa," kata Dea Tunggaesti lewat Twitter DPP PSI, pada Senin (4/7/2022).
Lebih lanjut Sekjen PSI itu menyebut bahwa DPT harus menyelenggarakan rapat terbuka guna membahas pasal dalam RKUHP. Dea ingin agar rakyat bisa ikut membeli masukan.
Ojo kesusu, jangan tergesa-gesa. PSI meminta agar pembahasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mesti melibatkan publik. Kualitas UU tidak boleh dinomorduakan! pic.twitter.com/28UJNoiRmH
— DPP PSI (@psi_id) July 4, 2022
Untuk diketahui, kabar rencana pengesahan RKUHP menulai polemik karena dinilai tidak transparan. Hal itu mengingat ada sejumlah pasal-pasal bermasalah.
Adapun, saat ini pemerintah belum menyelesaikan peninjauan terhadap RKUHP.
Setelah rampung, DPR dan Pemerintah siap untuk menyampaikan draf tersebut kepada publik.
Menurut Dea dokumen terbaru RKUHP juga harus dibuka dan disebarluaskan kepada rakyat.
"Sekali lagi, tidak perlu terburu-buru dalam mengesahkan. Lebih baik lama, tapi hasilnya berkualitas dan diterima oleh rakyat," katanya.
Dea Tunggaesti menegaskan bahwa jangan sampai UU di RKUHP ini kelak akan digugat di Mahkamah Konstitusi.
Atau bahkan, hingga dibatalkan MK karena prosesnya dianggap bermasalah, dan tidak memenuhi partisipasi masyarakat.
"KUHP yang naik akan menjadi alat efektif untuk menyelesaikan konflik dan menegakan keadilan. Sebaliknya, jika secara substansial bermasalah, maka bukan keadilan tapi kekacauan dan ketidakpastian yang akan muncul," kata Sejken PSI. (frs)