Reshuffle, Isu Reshuffle Kabinet ,15 Juni, PAN akan Sodorkan, Satu Nama, Reshuffle Kabinet , PAN,
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya angkat suara terkait nantinya anggota PAN akan menyodorkan satu nama, karena kabarnya dapat jatahnya memang 1 kursi jabatan Menteri dalam isu Reshuffle Kabinet yang rencananya akan dilakukan pada 15 Juni 2022 mendatang.
"Infonya kalau posisi menteri, mungkin satu," kata Bima Arya di Kantor DPP PAN Jakarta Selatan, Selasa (14/6/2022).
Kemudian, Bima mengatakan, jajaran Partai PAN nantinya akan membahas hal tersebut secara internal terkait isu Reshuffle.
Bima mengatakan seluruh anggota PAN siap mengisi posisi menteri manapun.
"Kami tidak bisa pastikan, tapi di posisi manapun saya kira banyak kader yang siap dan kami mempercayakan sepenuhnya pada Ketum. Jadi poinnya di PAN tidak ada perdebatan, bagi PAN ini hal yang biasa-biasa saja, kalau diberi amanat kita sangat siap, kalau belum pun kita akan mengawal sampai di ujung," ujarnya.
Kata Bima, pihak PAN secara Internal telah menyiapkan sejumlah nama yang akan diusung dalam persiapan Pilpres 2024.
Sejumlah nama-nama tersebut kini telah dipegang oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Kami percayakan sepenuhnya pada Ketum gitu, apakah Ketum mengusulkan kader atau bahkan Ketum sendiri itu. Kami serahkan sepenuhnya pada Ketum dan komunikasi Ketum dengan presiden tentunya," ujarnya.
Mengenai Reshuffle ini, Bima katakan PAN tidak akan meminta minta jabatan Menyeri kepada Koalisi yang berkuasa.
"PAN tidak dalam posisi meminta, bagi PAN sekalipun belum bergabung, karena koalisi PAN tanpa syarat di pemerintahan sampe dengan masa jabatan presiden selesai," ujarnya.
Diketahui dari Istana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung katakan akan ada perombakan kabinet atau reshuffle kabinet 15 Juni.
Pramono menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet sepenuhnya ada di tangan Presiden Joko Widodo.
Pramono merespons isu PAN masuk dalam kabinet menteri yang akan dampingi Presiden bekerja, mengenai hal itu, keputusan Presiden menjadi yang kunci.
"Ya itu kewenangan sepenuhnya Presiden mau kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, Presiden yang tahu karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, Presiden yang memutuskan," ujarnya. (Cr07)