JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa masyarakat butuh edukasi politik.
Sebelumnya isu mengenai Presiden Jokowi Tiga Periode beredar di masyarakat. Kabar ini ditepis dengan penetapan jadwal Pemilu pada 14 Februari 2024. Adapun untuk jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan pada November 2024.
Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan edukasi politik yang masih pada masyarakat dan para kontestan politik.
Kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan Pilkada pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai pertengahan Juni 2022.
— Joko Widodo (@jokowi) April 10, 2022
Lalu, pada 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dilantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. pic.twitter.com/NimvT4fAwy
Menurut Jokowi, hal ini agar pihak-pihak tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Jelang pesta demokrasi itu, Jokowi menilai suhu politik di masyarakat akan panas.
“Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA,” kata Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dikutip dari halaman Sekretariat Kabinet pada Senin (11/4/2022)
“Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024,” tambahnya.
Adapun berdasarkan laporan yang diterima Presiden, anggaran pemilu dan pilkada serentak diperkirakan mencapai Rp110,4 triliun.
Dalam Ratas mengenai persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 itu, Jokowi meminta agar alokasi dana untuk persiapan pemilu segera diputuskan.
Alokasi tersebut baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun,” kata Jokowi.
“Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” tambahnya.
Saya mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden, dan soal tiga Periode.
— Joko Widodo (@jokowi) April 10, 2022
Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 sudah kita sepakati. Jadi, semua itu sudah jelas.
Terkait persiapan pemilu, Presiden menjelaskan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Penetapan Pemilu 2024 ini menepis isu presiden tiga periode yang sebelumnya ramai dibicarakan. Terkait persiapan hingga pelaksanaannya nanti, Jokowi mengatakan peserta pemilu serta masyarakat butuh edukasi politik yang masif. (Firas)