JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Isu politik tentang penundaan Pemilu dan juga perpanjangan jabatan presiden tiga periode terus bergulir di tengah masyarakat.
Pengamat politik Ray Rangkuti menuding lingkaran Istana merupakan sumber munculnya isu penundaan pemilu, dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
"Padahal banyak lembaga survei mengungkapkan, bahwa mayoritas masyarakat kita tidak ingin Pemilu ditunda dan masa bakti presiden diperpanjang," terang Ray yang dihubungi di Jakarta, Minggu (3/4/2022).
Ray yang juga aktivis Lingkar Madani mengatakan hasil survei juga menunjukkan ketidaksetujuan terhadap penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode tersebut bahkan hampir mencapai 80%.
Menurutnya, Presiden sebaiknya memberi teguran kepada para pembantunya yang mengungkapkan hal yang tidak sejalan dengan keinginannya.
"Apalagi hal itu berkaitan dengan ketatanegaraan, konstitusi, desain dan kualitas demokrasi dan amanah reformasi," tambah Ray.
Ia menambahkan perpanjangan masa jabatan presiden dan menunda Pemilu, mestinya wilayah yang harus dijaga agar tidak diutak-atik semata karena alasan agar tidak gaduh, kepuasan atas kinerja presiden, dan tekhnis lainnya.
Dengan kerangka berpikir seperti itu, sejatinya para pembantu presiden muncul di garda paling depan agar tidak dilakukan amandemen untuk menunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Ray menegaskan perpanjangan jabatan presiden tiga periode, jelas bertentangan dengan konstitusi. Sudah semestinya presiden dan para pembantunya melarang pernyataan itu disampaikan, tapi juga mengingatkan dengan tegas bahwa ide tersebut bertentangan konstitusi.
"Perlu kita ingatkan bahwa presiden, sebagai kepala negara, adalah penjaga konstitusi. Jadi bukan sekedar tunduk pada konstitusi tetapi menjadi penjaga konstitusi," papar Ray.
Ia menambahkan aktivitas dukung-mendukung seperti yang dilakukan oleh Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) itu dapat menimbulkan kerawanan politik yang berujung pada gangguan stabilitas politik.
.jpg)
