JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mekanisme urunan dana dari masyarakat untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau mega proyek ibu kota negara baru sejauh ini belum pernah ada.
Keterangan ini disampaikan Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto.
Kalau pun terwujud juga porsinya tidak akan terlalu besar. Ini pun hanya diperuntukkan untuk membangun bagian non komersial. Demikian dikutip dari VOA pekan ini.
Karena itu pemerintah untuk mendanai pembangunan mega proyek ibu kota negara atau IKN ini hanya bisa mengandalkan investor besar.
“Saya yakin akan sepi peminat. Mungkin ada satu dua yang akan ikut. Terutama pemerintah didukung partai yang cukup banyak mungkin akan iuran, tetapi berapa besarnya, dugaan saya juga tidak akan gede-gede banget,” kata Eko Listiyanto.
Dia melanjutkan,”Berbeda kalau misalkan, walaupun ini yang dihindari, dibuatkan obligasi tetapi khusus yang beli adalah masyarakat domestik misalnya. Itu gede. Tetapi konsekuensinya adalah utang karena suatu saat harus dikembalikan. Itu yang coba dihindari.”
Eko Listiyanto menyoroti mundurnya Softbank sebagai investor dalam mega proyek ibu kota negara.
Mundurnya Softbank tersebut bukan berarti investasi dalam pembangunan IKN ini tidak menarik sama sekali di mata investor.
Dia menyinggung mengenai return of investment. Hal ini terkait pergeseran preferensi investor dalam menanamkan modalnya dalam sebuah proyek.
Berinvestasi di bidang infrastruktur pada saat ini tidak semenarik pada era 2000an.
Eko Listiyanto menilai para investor kakap kini tertarik berinvestasi pada bidang berbeda sehingga Pemerintah akan lebih kesulitan dalam mencari investor kakap guna membangun IKN.
“Sekarang itu kalau dilihat preferensi globalnya itu investor senang apa? Dia senang yang agak rumit kaya bioteknologi, menemukan vaksin, terus mengotak-ngatik DNA,” ucapnya.
Dia melanjutkan,“Itu termasuk diminati bahkan oleh negara-negara Timur Tengah. Karena tahu bahwa kalau berhasil menemukan vaksin atau menemukan teknologi tertentu itu tingkat pengembalian hasilnya luar biasanya, berlipat ganda.”
“Dari situ akhirnya pendanaan untuk infrastruktur itu bergeser preferensinya. Kalau tidak dijamin atau dijanjikan dengan pengembalian besar yang setara dengan model investasi di keuangan, bioteknologi, ya tidak akan datang. Itu problemnya,” pungkas Eko Listiyanto. ***
