Pemerintah Berharap Keterlibatan Masyarakat Danai Mega Proyek Ibu Kota Negara

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah menawarkan opsi urunan dana dari masyarakat di samping gencar mencari investor untuk mendukung mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN.

Pembangunan ibu kota negara baru ini membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Karena itu pihaknya berencana membangun IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hingga 2045.

Rentang waktu yang panjang tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sehingga pihaknya mengharapkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Ini tentu saja membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat. Kalau kita lihat Undang-Undang ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, atau pun KPBU, dan dari masyarakat sendiri. Masyarakat bisa urun rembuk dan dalam skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan,” ungkap Bambang Susantono pada Selasa (29/3/2022) seperti dilansir dari VOA.

Dia menyatakan antusiasme masyarakat yang ingin turut serta mendanai pembangunan IKN sudah mulai terlihat.

Bambang Susantono mengaku dihubungi perwakilan diaspora global atau masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri yang ingin memiliki rumah diaspora di IKN tersebut. Menurutnya, jika serius pihaknya akan memfasilitasi hal tersebut.

“Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, dari masyarakat yang baik, dan mereka juga akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu. Kami sifatnya fasilitasi sejauh desain dan hal-hal yang prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun dari kota itu tetap terjaga,” jelasnya.

Pihaknya juga membicarakan tiga aspek penting dalam pembangunan IKN ini dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan regulasi.

Pihak otoritas IKN untuk regulasi sedang menyelesaikan empat rancangan Perpres dan juga dua rancangan Peraturan Pemerintah. Semua regulasi itu menurutnya perlu disinkronisasi untuk menciptakan landasan hukum yang kuat.

“Dalam hal perencanaan, kita melakukan konsolidasi bagaimana perencanaan dari yang paling makro yaitu rencana induk. Kemudian rencana detil tata ruang, sampai dengan rencana tata bangunan, dan lingkungan yang paling bawah. Di mana nanti levelnya itu bisa sampai ke blok, sub blok, ini juga kita cek,” kata Bambang Susantono.

Dia melanjutkan,”Saya dan Pak Dhony melakukan banyak pertemuan dengan kementerian, lembaga, untuk melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah dan yang paling bawah ini sangat penting karena inilah nanti yang akan dilihat oleh mitra kerja untuk membangun ke depan.”

Dari sisi pelaksanaan juga sedang melakukan penyesuaian terkait pelaksanaan teknis. Seperti jalur logistik dan bahan baku yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan..

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Otorita IKN Dhony Rahajoe mengungkapkan pihaknya tidak memiliki cukup banyak waktu untuk mewujudkan sebuah Ibu Kota Negara baru seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun pihaknya akan berusaha untuk mewujudkan hal-hal yang prinsip dan penting di awal pembangunan IKN tersebut.

“Yang menjadi perhatian kami adalah amanah yang disampaikan Undang-Undang bahwa kota ini harus menjadi kota yang berkelanjutan di dunia, menjadi kota pusat pertumbuhan, mencerminkan keberagaman Indonesia. Sejak awal kami ingin menjaga itu. Jadi semua inisiatif akan kami ukur dari tiga hal tersebut,” pungkas Dhony Rahajoe. ***