Pembangunan Ibu Kota Negara Tanpa Disertai Aspirasi Masyarakat Adat

POSKOTA.CO.ID - Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN dinilai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat adat.

Penilaian ini datang dari tokoh adat sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur Margaretha Seting Beraan.

“Menurut saya, semua perencanaan IKN sampai sekarang itu sebenarnya mau mudahnya saja. Mereka meniadakan masyarakat adat untuk memastikan bahwa urusan negosiasi melibatkan hanya orang-orang yang mudah, orang-orang yang tidak akan menolak, orang yang tidak akan kritis terhadap IKN ini,” ujar Margaretha Seting Beraan seperti dilansir dari VOA pada Senin (28/3/2022).

Dia merasa pembangunan IKN dikebut karena mengejar target masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Hal ini membuat langkah-langkah yang diambil tidak bijaksana sehingga mengabaikan masyarakat adat setempat.

Walau ada tokoh adat yang ditemui Presiden tetapi tidak jelas siapa dan perannya bagi komunitas adat selama ini menurut Margaretha Seting Beraan.

Seharusnya pelibatan sudah dilakukan sejak perencanaan sebelum titik lokasi IKN ditentukan.

Setidaknya masyarakat adat akan memiliki pilihan setuju atau tidak dengan pembangunan IKN di wilayah adat mereka.

Margaretha Seting Beraan menilai pemilihan lokasi IKN di atas tanah hak guna usaha (HGU) ingin meniadakan masyarakat adat.

“Pemilihan lokasi IKN di atas tanah HGU sendiri sudah merupakan pilihan yang menurut saya betul-betul ingin meniadakan masyarakat adat. Karena konflik antara pemilik HGU dengan masyarakat adat. Harusnya HGU sudah habis masa berlakunya dikembalikan ke masyarakat adat karena itu asalnya dari tanah masyarakat adat,” tambahnya.