JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah menyebutkan masih banyak calon potensial investor yang tertarik menanamkan modalnya dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN usai mundurnya Softbank.
Mundurnya Softbank dalam proyek tersebut ditanggapi Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Nusantara (IKN) Sidik Pramono.
Sidik Pramono menjelaskan pada prinsipnya sumber pembiayaan untuk pembangunan IKN tersebut bisa berasal dari APBN atau sumber keuangan lain yang dimungkinkan dan sah menurut ketentuan perundang-undangan.
Tetapi pemerintah mengupayakan agar pendanaannya tidak membebani APBN. Demikian dilansir dari VOA pada Jumat (25/3/2022).
Sidik Pramono tidak menjelaskan secara gamblang alasan mundurnya Softbank sebagai investor. Menurutnya, hal semacam ini lumrah terjadi dalam sebuah perjanjian kerja sama.
“Terkait dengan mundurnya calon investor tadi, tentu namanya juga kerja sama. Tentu pembicaraan awal mengenai syarat dan kondisi, mungkin di situ mereka menemukan ada hal yang belum disepakati. Belum bisa mereka terima. Tentu mereka juga bisa mengambil keputusan yang berbeda,” katanya.
Dia melanjutkan,”Sama halnya ketika nanti pembicaraan teknis tentu sebagai para pihak yang melakukan perjanjian, pemerintah dan investor tersebut tentu menginginkan adanya klausul-klausul yang sama-sama disepakati oleh pihak terkait.”
Sidik Pramono lebih lanjut Sidik menyatakan meskipun Softbank mundur tetapi masih banyak calon potensial investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan IKN tersebut.
Tetapi dia enggan membocorkan jumlah pasti calon potensial investor dan jumlah dana ditanamkan.
“Soal angka pasti tentu tidak bisa dibicarakan sekarang. Tetapi sebagaimana sikap pemerintah selama ini, pemerintah tidak hanya bergantung pada satu atau dua investor saja. Pembicaraan intensif terus dibicarakan dengan calon investor yang lain juga. Jadi ketika kemudian ada satu pihak yang menyatakan menarik ketertarikannya untuk berinvestasi di program pembangunan IKN, pemerintah tentu tidak akan terlalu terpengaruh dengan kondisi tersebut,” jelasnya.
Ketertarikan baik dari investor dalam dan luar negeri terus mengalir menurut Sidik Pramono. Bahkan wacana kerja sama seperti kemitraan publik-swasta dalam mekanisme pendanaan pembangunan IKN ini mungkin saja terjadi.
Sidik Pramono enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kemungkinan mundurnya Softbank pada politik di tanah air.
Dia hanya menyebutkan keputusan mundurnya Softbank tersebut merupakan hak sepenuhnya dari perusahaan tersebut.
“Selain hal-hal teknis terkait dengan klausul perjanjian tentu ada faktor eksternal dan faktor internal. Kita tidak bisa mengatakan,” terangnya.
“Tentu keputusan ini diambil oleh pihak SoftBank. Tentu mereka punya pemikiran tersendiri apakah itu karena faktor politik yang itu menjadi faktor eksternal mereka atau memang ada kondisi internal di dalam SoftBank sendiri yang harus juga mungkin mereka jadikan bahan pertimbangan penting untuk kemudian menyatakan tidak lagi berniat untuk berinvestasi di pembangunan IKN,” pungkas Sidik Pramono. ***
