Soal Big Data 110 Juta Warga Dukung Penundaan Pemilu 2024 yang Dilontarkan Luhur, Pengamat: Istana Terbelah Dua Kubu

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan yang menyebut ada big data tentang 110 juta warga mewacanakan agar Pemilu 2024 ditunda adalah untuk memastikan Presiden Jokowi berkuasa tiga periode.

Demikian dikatakan Pengamat Politik, Ujang Komarudin saat dihubungi, Senin (14/3/2022). 

Ujang Komarudin mengatakan,  Istana terbelah menjadi dua kubu antara poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam wacana penundaan Pemilu 2024.

"Jokowi 3 periode ini menjadi skenario akhir dan akan dieksekusi. Nanti pintu masuknya via PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) dan MPR akan cari alasan agar bisa amandemen konstitusi," kata Ujang.

Ujang menegaskan, bila penundaan pemilu gagal, maka upaya selanjutnya adalah amendemen konstitusi untuk mengizinkan presiden berkuasa tiga periode.

Setelah itu berhasil, Jokowi akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden. "Masyarakat, sih, menolak tetapi akan dibuat seolah-olah masyarakat menerima," tambah Ujang.

"Mereka punya skenario Jokowi tiga periode, di mana Jokowi nanti tetap jadi kontestan. Ini pintu masuknya dari amendemen, mau masuk PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara, red)," katanya.

Menurutnya, situasi tersebut terlihat dari respons yang telah disampaikan sejumlah tokoh setelah wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, beberapa pekan lalu.

Sebelumnya, dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun Youtube, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Menurut Luhut, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional. (rizal)