Terkejut Dapati Warga Madiun Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni, Menko PMK Muhadjir Effendy 'Colek' Bupati

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan pengecekan bantuan sosial (bansos) yang diterima oleh warga di Dusun Ngadirejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Muhadjir langsung sidak "door to door" mengecek status penerimaan bansos warga. Ada empat keluarga yang didatangi olehnya. Menko PMK berbincang dan menanyakan terkait bansos apa saja yang diterima oleh warga.

Dalam sidaknya itu, Muhadjir terkejut masih terdapat keluarga yang menempati rumah yang kurang layak. Beberapa keluarga yang dikunjungi rumahnya masih beralaskan tanah liat, kemudian juga ada rumah yang penerangan dan ventilasinya minim.

Menko PMK langsung meminta Bupati Madiun untuk membantu benahi rumah mereka yang belum layak.

"Ada keluarga tidak mampu yang rumahnya harus dibenahi. Lantainya masih tanah liat, kondisinya tidak sehat, ventilasinya minim. Nah itu juga harus dibenahi," ucapnya, dikutip Poskota.co.id, Minggu (13/3/2022).

Dalam kesempatan itu, Menko PMK didampingi Bupati Madiun Ahmad Dawami Dawami, jajaran PT Pos, Dinsos Kabupaten Madiun, dan NGO Lazismu.

Di Dusun Ngadirejo, Muhadjir menemukan seluruh keluarga sudah menerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Bantuan Sembako).

"Alhamdulillah, di sini semuanya sudah menerima bantuan sosial PKH dan bantuan sembako," ujar Muhadjir.

Berdasarkan data, khusus untuk Kabupaten Madiun, program sembako telah diterima 59.590 KPM atau 96,91 persen dari alokasi 61.613 KPM (data Dashboard PT Pos per 9 Maret 2022). Sedangkan untuk PKH pencarian 17.861 KPM atau 62,76 persen dari penyaluran 28.459 KPM (data Himbara per 7 maret 2022).

Sementara, untuk data nasional, program sembako per 9 Maret 2022 telah diterima oleh 17,52 juta KPM (93,22 persen dari alokasi 18,8 juta). Kemudian, untuk PKH per tanggal 5 Maret 2022 Kemensos telah memproses salur hingga 9,6 juta KPM (96 persen dari pagu 10 juta) melalui Himbara dan KPM yang telah mencairkan mencapai 6,4 juta.