JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dinilai tidak tegas alias lembek. Hal itu disampaikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.
Dia mengatakan masyarakat sebenarnya menunggu respons Jokowi setuju atau menolak penundaan Pemilu 2024. Sebab, usulan itu berkaitan langsung dengan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kalau presiden hanya mengajak semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konsitusi, tentu ajakan tersebut sangat normatif. Respons seperti ini memang standar normatif yang harus disampaikan dan dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk presiden," kata Jamil kepada Poskota, Sabtu (5/3/2022).
Jamil menjelaskan, sangat normatif bila Jokowi hanya menyatakan hak setiap warga negara untuk mengusulkan penundaan pemilu. Lagi pula, setiap warga negara memang dilindungi untuk menyatakan pendapatnya.
Mengingat wacana terkait penundaan Pemilu 2024 sudah mengarah polarisasi yang tajam, kata Jamil, maka respons normatif seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah.
"Presiden Jokowi sudah harus tegas dengan menyatakan sikapnya agar polarisasi pendapat dapat diminimalkan," katanya.
Jamil melanjutkan, jika Jokowi tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024, maka penggalangan massa untuk menggiring pendapat umum palsu akan reda dengab sendirinya.
Kebulatan tekad dari berbagai elemen masyarakat akan berhenti sehingga dapat meredakan kegaduhan.
Selain itu, respons tegas akan mementahkan spekulasi keterlibatan Jokowi terkait penundaan pemilu 2024. Masyarakat akan menilai Jokowi memang tidak berada dibalik layar terkait wacana tersebut.
"Jadi, Presiden Jokowi perlu tegas menyatakan penolakannya terkait penundaan pemilu. Hanya dengan ketegasan Presiden Jokowi dapat meredakan polarisasi di masyarakat," pungkas Jamil.(*)