BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Aliansi Buruh Bekasi Melawan mengultimatum bakal kembali berunjuk rasa dan mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera merevisi regulasi Jaminan Hari Tua.
Menurut koordinator aksi Aliansi Buruh Bekasi Melawan, M. Nur Fahroji, Menaker Ida Fauziah terkesan lambat merespons dalam melihat banyaknya penolakan aturan baru JHT.
"Presiden Jokowi telah mengintruksikan Kementerian Ketenagakerjaan (untuk merevisi), tapi sampai saat ini ibu menteri belum sama sekali merevisi dengan berbagai alasan," ujar M Nur Fahroji, Selasa (01/03/2022).
Fahroji menambahkan, ada dua sebab, tuntutan buruh di Bekasi menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang pencairan JHT pada usia 56 tahun.
"Pertama, dalam revisi itu adalah mencabut peraturan Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tentang JHT. Kedua, jalankan kembali Permenaker nomor 19 tahun 2015 terkait JHT," ungkapnya.
Jika Menaker Ida Fauziah, lamban mengambil tindakan, maka Aliansi Buruh Bekasi Melawan, akan melakukan aksi unjuk rasa kembali.
"Kami harap aksi kami akan terus menerus, kalau belum dicabut ataupun direvisi yang di dalamnya mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang JHT," tegasnya.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Buruh Bekasi Melawan berada di beberapa titik di Kota Bekasi, untuk menyampaikan aspirasi menolak adanya Permenaker nomor 2 Tahun 2022.
Diawali aksi tersebut di gedung DPRD Kota Bekasi yang berlokasi di jalan Chairil Anwar Bekasi Timur. Selanjutnya, aksi tersebut digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan.
Tak terkecuali, kantor cabang BPJS ketenagakerjaan (BPJS-TK) Bekasi Kota juga turut digeruduk untuk mendesak pihak pihak terkait. (ihsan fahmi)