BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Arahan Kementrian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan secara tunai melalui Kantor Pos dan bisa dibelanjakan dimanapun sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum), nampaknya tidak berlaku di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. 

Itu karena adanya dugaan pengarahan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), saat mengambil bantuan BPNT di Aula Desa Jonggol, sebesar Rp200 ribu untuk periode Januari, Februari dan Maret dengan total Rp600 Ribu. 

Setelah menerima BPNT warga diharuskan melakukan pembelanjaan sebesar Rp400 Ribu ke salah satu e-Warung yang diduga milik kepala desa setempat. 

Salah satu warga berinisial JR mengatakan, setelah pembagian BPNT dari Kantor Pos, dia bersama KPM lainnya diwajibkan membelanjakan ke salah satu warung sembako seharga Rp400 ribu.

Setelah itu, warga hanya menerima uang tunai senilai Rp200 ribu saja. 

"Tadi sesudah saya ambil uang tunai BPNT di Aula Kantor Desa Jonggol, dengan jumlah Rp600 ribu, langsung diarahin dan diharuskan untuk mengambil sembako di Warung kepala Desa Jonggol senilai Rp 400 Ribu dan warga masyarakat penerima bantuan hanya dikasih sisanya yaitu sebesar Rp200 ribu," ucap JR kepada wartawan, Selasa (1/2/2022). 

Senada, warga penerima BPNT lainnya yang berinisial YH pun memaparkan, untuk komoditi bantuan yang didapat dengan uang senilai Rp400 Ribu itu yakni beras, buah, minyak, kacang hijau, kentang dan telur. 

"Dengan jumlah Beras 20 Kg, Buah-buahan 5 biji dengan kondisi 2 biji busuk, minyak 1 liter, Kacang Ijo 1 kg, Kentang 2 kg, Telur 2 kilo saja," tuturnya. 

Lebih lanjut, menurut YH, dirinya merasa dibohongi atas perilaku yang dilakukan oleh pengarahan pembelian BPNT tersebut. 

"Coba dihitung bagi yang pintar, dengan sembako yang didapat dari nilai Rp400 ribu, saya merasa di pinterin sama yang pintar. Mentang-mentang ke rakyat, mendingan hapus saja bantuan biar melarat berjamaah," tandasnya.