JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kalangan Komisi I DPR memberikan komentarnya terkait rencana pemerintah Indonesia membeli 36 pesawat tempur F-15 dari Amerika Serikat. Untuk rencana itu, Indonesia akan menggelotorkan Rp200 triliun.
Setelah menandatangani rencana pembelian 42 pesawat tempur dari Prancis, Pemerintah Indonesia melalu Menhan Prabowo Subianto akan membeli 36 pesawat tempur F-15 buatan Boing, Amerika Seritat.
Sebelumnya, Indonesia dan Prancis telah menandatangani Persetujuan Kerja sama Pertahanan/Defence Cooperation Agreement (DCA) di Paris, pada 28 Juni 2021 lalu untuk memperkuat dan memperluas cakupan kerja sama pertahanan.
Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah memesan 42 pesawat tempur dari Prancis. Pemerintah juga membeli dua kapal selam jenis Scorpene dari Prancis.
Untuk itu pemerintah menggelontorkan Rp68 Triliun untuk memborong 42 pesawat tempur Prancis tersebut.
Kemudian, dari media terkemuka Bloomberg, Jumat lalu, diberitakan bahwa AS akan mendukung penjualan Jet Boeing (pesawat tempur) F-15 senilai $14 Miliar ke Indonesia. Jumlah nominal 14 miliar dolar AS itu setara dengan Rp200 triliun.
Potensi penjualan akan menjadi ekspor pertama model F-15EX. Penjualan akan mencakup radar, pod pemandu laser untuk bom
Diungkapkan oleh media itu, Departemen Luar Negeri menyetujui potensi penjualan sebanyak 36 jet tempur F-15EX baru yang dibangun oleh Boeing Co. ke Indonesia, memperkuat hubungan AS dengan sekutu utama dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Penjualan yang diusulkan bernilai sekitar $ 9,5 miliar untuk pesawat dan sekitar $ 4,4 miliar untuk peralatan terkait, menurut sebuah pernyataan Kamis dari Departemen Luar Negeri.
(Maka jumlah total penjualan hampir mencapai US$14 miliar atau setara Rp200,84 triliun (asumsi kurs Rp14.345). Jumlah fantastis, yang lebih besar ketimbang pembelian 42 pesawat tempur dari Prancis tersebut.)
Dari sudut pandang geopolitik, penjualan yang diusulkan meningkatkan “keamanan mitra regional penting yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik,” menurut Departemen Luar Negeri.
“Sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan memelihara kemampuan bela diri yang kuat dan efektif.”
Kongres AS memiliki waktu 30 hari untuk meninjau keputusan tersebut tetapi diperkirakan akan mendukungnya. Setelah itu, terserah Indonesia dan Boeing untuk merundingkan kontrak.
Kesepakatan itu, yang akan menjadi penjualan ekspor pertama F-15EX, datang ketika pemerintahan Biden berusaha untuk memfokuskan kembali strategi kebijakan luar negerinya di kawasan Indo-Pasifik.
Keputusan tersebut juga menandai lonjakan pengeluaran Indonesia untuk pesawat militer yang lebih baru. Sebelumnya pada hari Kamis, Indonesia menandatangani kontrak dengan Dassault Aviation SA untuk 42 pesawat tempur Rafale, kesepakatan senilai $8,1 miliar.
Penjualan ke Indonesia juga merupakan kudeta bagi Boeing yang berbasis di Chicago, yang melihat pasar untuk jet, yang awalnya dibangun pada awal 1970-an, terus tumbuh.
“Sensor dan radar kontemporer F-15EX, kokpit canggih, dan jangkauan, kecepatan dan kapasitas muatan telah menghasilkan platform modern yang akan berfungsi sebagai aset utama dalam struktur kekuatan apa pun, hari ini dan di masa depan,” kata pihak Boeing dalam sebuah pernyataan. penyataan.
“Jet mendapatkan minat dari banyak pelanggan internasional," tandas keterangan dari Boing itu.
Atas pembelian pesawat tempur besar-besaran tersebut, anggota Komisi I DPR, Sukamta, mengingatkan pentinganya pengembangan pertahanan dalam negeri.
Pembelian pesawat tempur dari Prancis ini merupakan bagian kerja sama penelitian dan pengembangan PT PAL, perusahaan yang bergerak di industri galangan kapal dengan Naval Group.
Termasuk juga kesepakatan kerjasama pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul pesawat tempur buatan Prancis di Indonesia melalui Dessault dan PT Dirgantara Indonesia.
Pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman di bidang telekomunikasi serta pembuatan amunisi kaliber besar.
"Pembelian 42 pesawat tempur dan alutsista lainnya itu merupakan bagian dari rencana penguatan alutsista kita dalam rangka pemenuhan target Minimum Essential Forces (MEF). Kita berharap pembelian ini diikuti dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri," kata Sukamta.
Mengingat pembelian ini jumlahnya banyak, anggota Komisi I DPR itu berharap transfer teknologi ini direncanakan dengan baik, rinci, dan matang, jangan asal-asalan.
Bahkan, Sukamta melanjutkan, seharusnya ada sebagian pesawat tempur nantinya yang bisa diproduksi di Indonesia.
Kita sudah memiliki PT Dirgantara Indonesia (sebelumnya IPTN) yang sudah dilibatkan dalam kerjasama dalam pembuatan KIX/ KFX. Ini menjadi modal awal yang bagus.
Jika ada sebagian dari batch pesanan itu yang dibuat di PT DI, tentu akan menjadi lompatan luar biasa dalam akuisisi teknologi pesawat tempur.
"Semoga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memasukkan strategi tersebut dalam kerjasama jual-beli pesawat dan lainnya tersebut," kata Sukamta.
Soal rencana pembelian 36 pesawat tempur F-15 dari AS Amerika Serikat senilai USD 14 Miliar atau sekitar Rp200 triliun, anggota Komisi I DPR itu kembali mengingatkan pentingnya keberpihakannya memajukan industri pertahanan dalam negeri, alih teknologi harus dibicarakan matang. Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi.
"Karena itu, penting sekali lagi kami tekankan pemerintah harus serius dalam keberpihakannya memajukan industri pertahanan dalam negeri," katanya.
Anggaran sebesar itu bisa untuk menstimulus industri pertahanan kita, jangan beli-beli terus orientasinya, itu sama saja menumbuhkan ekonomi bangsa lain.
"Belanja alutsista dengan anggaran besar begini harus matang juga jangan sampai muncul security dilema yang memicu arm race (perlombaan senjata) negara lain," katanya.
"Karena dapat dipastikan pengadaan alutsista dalam jumlah besar akan menimbulkan detterent effect bagi negara-negara lain," tujar Sukamta. (win)