JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis hukuman kurungan penjara 3 tahun 6 bulan kepada eks Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsudin, Kamis (17/2/2022).
Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp250 juta subsider empat bulan kepada Azis selaku terdakwa kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah tersebut.
Dalam menjatuhkan vonis hukuman, majelis Hakim, ungkap Hakim Ketua Muhammad Damis. Dilakukan atas dasar pertimbangan yang dianggap majelis Hakim keadaannya dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi Azis.
Dalam perkara ini, majelis Hakim menilai keadaan yang meringakan bagi Aziz, ialah, Azis tidak pernah terlibat kasus hukum sebelumnya.
"Terdakwa dinyatakan belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan keluarga," ujar Damis dalam pembacaan amar putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2022).
Hakim menyebut, ada tiga hal yang memberatkan Azis Syamsudin sehingga divonis bersalah, ketiganya adalah tidak mengakui kesalahan, dan berbelit-belit selama persidangan, dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
"Sedangkan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak mengakui kesalahan, dan berbelit-belit selama persidangan," sambungnya.
Atas dasar pertimbangan tersebut, papar Damis, majelis Hakim juga menjatuhkan vonis pidana tambahan selain vonis pidana pokok, kepada Azis Syamsudin, berupa hak politik dicabut selama empat (4) tahun yang terhitung sejak statusnya memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).\
"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok," jelas dia.
"Vonis tersebut berdasarkan dakwaan, pertama Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," pungkasnya.
Sekadar informasi, sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, bahwa majelis Hakim akan memvonis Azis Syamsuddin bersalah dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah pada sidang tuntungan yang digelar hari ini, Kamis (17/2/2022).
"Kami optimistis berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sudah diperlihatkan tim jaksa KPK di depan majelis Hakim, terdakwa akan dinyatakan bersalah menurut hukum," ujar Plt. Juru bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Kamis (17/2/2022).
Menurut Ali, KPK optimis majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan berlaku adil dan independen dalam memeriksa dan memutus perkara ini.
Karenanya, lembaga antirasuah itu menyerahkan penuh putusan bagi Azis Syamsuddin kepada majelis Hakim siang ini.
"Karena prinsip independensi Hakim sangat penting, yang berarti ketika memutus sebuah perkara akan benar-benar mempertimbangkan aspek keadilan masyarakat," ucapnya.
"Namun mengenai hukuman tentu sepenuhnya menjadi wewenang majelis Hakim," tukas Ali.
Sebelumnya, KPK juga meminta majelis Hakim yang menangani perkara Azis Syamsudin untuk mengesampingkan seluruh pledoi yang disampaikan politikus partai Golkar itu dalam sidang putusan (vonis) yang digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (14/2/2022) kemarin.
"Kami berharap, bahwa seluruh bantahan terdakwa yang tidak mengakui terus terang perbuatannya juga dikesampingkan oleh majelis Hakim," kata Plt. Juru bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Senin (14/2/2022).
"KPK berharap putusan majelis Hakim dengan terdakwa Azis Syamsuddin tersebut sepenuhnya mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan alat bukti yang dihadirkan oleh tim jaksa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah menurut hukum sebagaimana tuntutan tim jaksa," ujar Ali.
Menurut dia, dengan memberikan putusan hukuman yang adil, tentu akan memberikan efek jera kepada para koruptor. Dengan itu, masyarakat juga merasakan keadilan atas tindakan yang dilakukan para koruptor.
"Dengan putusan adil dari majelis hakim, akan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga tidak mencederai harapan publik yang menginginkan Indonesia bebas dari korupsi," ungkapnya. (CR 10).